Pemerintah Resmi Luncurkan Lembaga Penyaluran Hibah Negara Berkembang

Pemerintah Jokowi-JK secara resmi meluncurkan lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesia Agency for International Development. Lembaga ini untuk menunjukkan eksistensi Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara besar, baik dari sisi penduduknya, geografinya, dan juga ekonominya.

2019-10-18 12:34:50

Pemerintah Jokowi-JK secara resmi meluncurkan lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesia Agency for International Development. Lembaga ini untuk menunjukkan eksistensi Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara besar, baik dari sisi penduduknya, geografinya, dan juga ekonominya.

"Kami menyambut gembira bahwa hari ini tentu juga akan membuat makin kita semua saling bersinergi dalam rangka meningkatkan efektivitas politik luar negeri Indonesia sehingga negara Indonesia makin dikenal sebagai negara yang terus mengupayakan perdamaian dunia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/10).

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan berperan sebagai lembaga pengelola dana. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah memasukkan dana ke lembaga tersebut senilai Rp1 triliun dari APBN dan bertambah pada tahun ini menjadi Rp2 triliun.

"Di taruhnya di below the line kalau istilah teknisnya, artinya dia tidak harus habis mungkin bisa menjadi dana abadi. Tahun lalu kita masukkan Rp1 triliun tahun ini Rp2 triliun jadi Rp3 triliun. Untuk 2020 nanti saya cek saya lupa angkanya," tambah dia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, peluncuran lembaga ini menjadi momen spesial dan berharga bagi diplomasi Indonesia. Diharapkan adanya lembaga ini akan memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional.

"Hari ini adalah hari terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres JK. Di hari ini kita masih bisa berkumpul dan mempersembahkan suatu hal yang mendukung politik luar negeri indonesia, yaitu peluncuran lembaga dana dana kerja sama pembangunan Internasional atau Indonesia Agency for International Development," jelasnya.

Retno menyampaikan prinsip Indonesia sangat jelas dalam hal ini. Di mana Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan, di samping itu Indonesia juga dapat menjadi tools dan kontribusi mencapai SDGs.

"Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak JK. Kami sekali lagi terima kasih kepada pak JK selama 5 tahun ini selalu membuka pintu bagi kami untuk melakukan diskusi mengenai pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia," jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menyambut baik terbentuknya lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesia Agency for International Development. Menurut JK, kehadiran lembaga ini menjadi penting utamanya dalam menjaga perdamaian dunia.

"Karena suatu negeri yang maju tidak mungkin tanpa perdamaian. Perdamaian juga akan tumbuh apabila ekonomi berkembang dan baik bagi kita semuanya. Karena itulah maka dibutuhkan lembaga, kerja sama ekonomi ini, adalah sesuatu yang penting pada masa ini, selalu saya gambarkan bahwa sudah cukup kita ini mempunyai prinsip meminta bantuan. sudah waktunya juga diplomasi tangan di atas," jelas JK.

Wapres JK berharap ke depan pemerintah bisa saling bahu-membahu untuk sama-sama membangun masyarakat dunia yang lebih baik lagi. Meski secara angka tidak begitu besar, namu diharapkan ke depannya akan lebih besar.

Dia pun meminta agar duta besar Indonesia yang berada di luar negeri mempunyai suatu hal yang dapat menjadi bagian kerjasama dari lembaga ini. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. "Karena itulah saya ingin sekali menyampaikan penghargaan atas kerjasama ini," tandas JK.

Sebagai informasi saja, lembaga tersebut berperan sebagai satu-satunya gerbang pemberian bantuan internasional Indonesia melalui program utama pembangunan, good governance dan ekonomi.

Di bidang pembangunan, fokus utama dari bantuan tersebut seperti pengentasan kemiskinan, peternakan, inseminasi buatan, pertanian, perencanaan keuangan, infrastruktur dan pendidikan.

Di bidang good governance, bantuan berupa kerja sama pengembangan demokrasi, peace building, resolusi konflik dan law enforcement. Sementara di bidang ekonomi akan berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta pengelolaan keuangan.

Selama ini pemberian bantuan spesifik ke negara Selatan-Selatan atau negara berkembang berfokus kepada teknis pengembangan kapasitas. Namun untuk ke depannya, bantuan tersebut akan berkembang kepada bantuan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada negara yang membutuhkan.

Selain itu, pemberian bantuan dari Indonesia juga tak hanya terbatas pada negara berkembang saja, tetapi juga bisa diberikan kepada negara maju atau negara besar. Hal ini untuk menunjukkan partisipasi aktif Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

Baca juga:
Sri Mulyani Dinilai Cocok Menjadi Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi Periode II
Didominasi Wakil Parpol, Anggota BPK Baru Diharapkan Tak Ada Konflik Kepentingan
Pemerintah Fokus Jaga Konsumsi Domestik Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Sri Mulyani Dinilai Layak Dipertahankan di Kabinet Jokowi
4 Hal yang Dinilai Bikin Daya Saing Ekonomi Indonesia Turun

(mdk/azz)