Pemerintah resmikan proyek pengolahan tinja dan air minum di Sumut senilai Rp 24,8 M
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IPLT Kota Medan dilakukan pada 2017 dengan biaya Rp 6,6 miliar. Sementara, SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada 2016 dengan biaya sebesar Rp 18,2 miliar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan dua infrastruktur di Sumatera Utara yakni Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Medan dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Serdang Bedagai. Dua proyek sanitasi dan air minum di Sumut bernilai Rp 24,8 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IPLT Kota Medan dilakukan pada 2017 dengan biaya Rp 6,6 miliar. Sementara, SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada 2016 dengan biaya sebesar Rp 18,2 miliar.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Dengan adanya IPLT on site ini, limbah yang dibawa truk tinja akan diolah di IPLT. Hasil pengolahannya berupa lumpur yang dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Disamping itu air hasil pengolahannya juga aman dibuang ke saluran air," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Komplek PDAM Tirtanadi, Medan, Sabtu (27/1).
Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Walikota Medan Dzulmi Edin, dan Direktur PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo.
Peresmian dilakukan dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Menko PMK Puan Maharani. Pada acara tersebut sekaligus diluncurkan Layanan Sambungan Rumah Air Minum Online dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Medan.
Menko PMK Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan pesan agar infrastruktur yang dibangun dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pemeliharaan karena usai diresmikan kedua infrastruktur tersebut, dihibahkan kepada masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten yang akan dikelola oleh PDAM.
"Urusan sanitasi dan air minum menjadi hal yang penting dalam mendukung Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat," jelas Menko Puan.
IPLT Kota Medan dibangun dengan kapasitas pengolahan 100 m3/hari yang ditargetkan dapat melayani 50.000 rumah. Untuk dapat melayani seluruh Kota Medan masih diperlukan pembangunan sebanyak 4 IPLT lagi. Sedangkan, SPAM IKK Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kapasitas 50 liter/detik yang dapat melayani hingga 5.000 rumah.
Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan lumpur tinja dari septic tank harus dikuras/disedot secara periodik untuk menghindari tercemarnya air dan tanah oleh bakteri e-coli. "Lumpur tinja harus di olah di IPLT. Truk penyedot tinja juga tidak boleh sembarangan membuang lumpur tinja ke sungai karena akan mengakibatkan pencemaran," katanya.
Disamping infrastruktur sanitasi dan air minum, pada 2017, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan kumuh di Kota Medan yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Titi Kuning dan Suka Maju melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Masing-masing kelurahan mendapat alokasi dana sebesar Rp 500 juta. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan lingkungan, drainase dan ruang terbuka hijau.
"Kotaku merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh," kata Dirjen Cipta Karya.
Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan prilaku hidup sehat masyarakat.
Capaian sanitasi di Indonesia pada 2017 baru mencapai 76,37 persen. Sedangkan akses air minum mencapai 72,04 persen. Untuk mecapai 100 persen akses sanitasi dan air minum aman di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni terpenuhinya 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Selain Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso.
Baca juga:
Kadin: Maraknya kecelakaan kerja di konstruksi karena minimnya tenaga kerja terampil
Presiden Jokowi ingin Indonesia bisa garap proyek infrastruktur Sri Lanka
WIKA raup Rp 5,4 triliun dana segar dari komodo bonds
'Terlalu banyak infrastruktur, tapi pembangunan manusia tak dipikirkan'
Banyak kecelakaan konstruksi, Menteri Basuki bakal bentuk komite keselamatan
Tol Trans Sumatera terkoneksi dengan pelabuhan penyeberangan
Jokowi: Saya ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games