Pemerintah siapkan Perppu agar rekening bank bisa diakses
Indonesia berencana bergabung dengan 101 negara untuk menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan akan mengadopsi program Automatic Exchange of Information (AEoI). Tujuannya untuk melakukan reformasi sistem informasi keuangan, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.
Indonesia berencana bergabung dengan 101 negara untuk menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan akan mengadopsi program Automatic Exchange of Information (AEoI). Tujuannya untuk melakukan reformasi sistem informasi keuangan, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.
Presiden Joko Widodo segera menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum untuk agar Indonesia tak lagi dapat merahasiakan data nasabah bank sehingga otoritas pajak dari dalam maupun luar negeri dapat mengakses data.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Perppu merupakan cara terbaik yang kemungkinan besar diambil ketimbang harus merevisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan. Sebab, revisi akan memakan waktu apalagi DPR akan kembali memasuki masa reses. Terlebih, pada bulan Mei akan ada pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara yang menerapkan AEoI.
"Ada perkiraan buat Perppu karena kalau mengejar sampai bulan lima tahun ini, perubahan UU perbankan, KUP, UU pajak penghasilan itu rasanya nggak kejar," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2).
Yasonna menjelaskan untuk UU Perbankan saja tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sementara, KUP masih sebatas dalam pembahasan. Sehingga, kemungkinan besar tak dapat diselesaikan sebelum bulan Mei tahun 2017.
"Karena UU Perbankan kan tidak masuk dalam Prolegnas, KUP sedang dibahas, mana sekarang DPR sudah mau reses. Jadi ada pikiran buat Perppu karena ini penting," ujarnya.
Perppu tersebut, kata Yasonna, akan mengatur secara keseluruhan agar Indonesia dapat menerapkan AEoI.
"(Perppu) supaya itu terlaksana, karena kalau tidak kita bisa jadi satu satunya negara dari 20 negara G20 yang tidak lakukan itu, padahal menurut OJK orang asing, informasi perbankannya menurut peraturan OJK kan harus terbuka sudah," pungkasnya.
Baca juga:
Ini harapan Jokowi saat Indonesia jadi anggota OECD
Bos pajak: Masyarakat lebih nurut pemuka agama dibanding bayar pajak
Pemuka Agama tak setuju tempat ibadah dikenakan pajak
DJP rangkul pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu ikut Tax Amnesty
Menteri Jonan: Freeport hanya bayar kewajiban Rp 8 T, kok rewel
Luhut sebut perusahaan pengguna TKA China bayar pajak capai Rp 900 M
Ini cara Ditjen Pajak buka data nasabah bank dalam waktu 30 hari