Pemerintah Suntik Rp105 T PMN dalam 4 Tahun, Terbesar untuk PLN dan Hutama Karya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp105,5 triliun ke BUMN. Dari dana tersebut, ada 2 perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan Hutama Karya (Persero).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp105,5 triliun ke BUMN. Dari dana tersebut, ada 2 perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan Hutama Karya (Persero).
"Dari Rp105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya," ujar Erick dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senin (2/12).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Kementerian BUMN pada tahun 2000? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Rinciannya, PLN menyerap PMN sebesar Rp35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp16,1 triliun atau 15 persen.
Penggunaan PMN ini, lanjut Menteri Erick, merupakan bagian dari penugasan pemerintah membangun instalasi ketenagalistrikan (PLN) dan pembangunan tol Trans Sumatera (Hutama Karya). Ruas Tol Trans Sumatera yang sudah diresmikan kurang lebih 400 kilometer (Km).
Tahun ini, PLN membutuhkan PMN sebesar Rp6,5 triliun (sudah terlaksana Rp2,5 triliun) untuk pelayanan listrik desa, sehingga PLN masih memiliki sisa PMN Rp4 triliun. "Adapun untuk Hutama Karya, tahun ini sudah disuntik Rp10,5 triliun untuk pembangunan 7 ruas tol Trans Sumatera," lanjut Menteri Erick Thohir.
Selain PLN dan Hutama Karya, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga mendapat suntikan modal PMN.
Menteri Sri Mulyani Sayangkan 7 BUMN Masih Rugi Usai Diberikan PMN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.
Menteri Sri Mulyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah, masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan 8 mengalami kerugian.
Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu hanya 3 BUMN yang mengalami kerugian sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.
Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak 7 perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 perseroan.
"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan, kerugian terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu penyebab utama perseroan itu mengalami kerugian.
Kemudian untuk Perum Bulog sendiri, Menteri Sri Mulyani mencatat, terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melakukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com