Pemerintah Tak Ikut Campur Soal Besaran Komisi Pelatihan Kartu Prakerja
Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahudin, menegaskan bahwa pemerintah tidak menentukan besaran komisi untuk marketplace atau platform digital yang ikut memberi pelatihan dalam program kartu prakerja. Menurutnya, besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahudin, menegaskan bahwa pemerintah tidak menentukan besaran komisi untuk marketplace atau platform digital yang ikut memberi pelatihan dalam program kartu prakerja. Menurutnya, besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan ditentukan pemerintah.
"Kita tidak menentukan komisi yang wajar dan itu perjanjian antara platform dengan lembaga pelatihan. Jadi kita tidak ikut-ikutan di dalam aturan tersebut," jelas dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (29/4).
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan kerja keras akan terbayar? "Kerja keras terbayar jika kamu cukup sabar untuk menyelesaikannya."
-
Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Kata Kerja Aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subyek dalam kalimat melakukan aksi atau menjadi pelaku dari suatu perbuatan.
-
Bagaimana borgol bekerja? Borgol atau gari adalah alat yang digunakan untuk membelenggu tangan, biasanya pelaku atau terduga pelaku kejahatan.
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah mengatur mengenai pemungutan komisi oleh platform digital terhadap lembaga pelatihan. Di dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) beleid tersebut dijelaskan, platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan yang melakukan kerja sama.
Adapun untuk besaran komisi nantinya diatur di dalam perjanjian kerja sama dan mendapat persetujuan dari manajemen pelaksana. "Menagapa kita masukkan wajar, karena tidak tahu dan tidak mau tahu. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh tarik komisi. Boleh saja asal wajar menurut kedua belah pihak," kata dia.
Besaran Komisi Pelatihan Wajar
Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menilai wajar adanya komisi untuk marketplace atau platform digital yang ikut memberi pelatihan dalam program Kartu Prakerja.
"Komisi yang wajar, karena mereka menyediakan layanan marketplace kepada lembaga pelatihan. Jadi lembaga pelatihan-lah yang menggunakan jasa tersebut, sehingga informasinya tentang lembaga pelatihan dan jenis pelatihannya, itu semua terpampang kepada seluruh masyarakat umum atau juga kepada peserta," jelas Panji dalam Ngopi Teko Kemenko Perekonomian, Senin (27/4).
Panji menegaskan bahwa komisi yang dimaksudkan adalah murni transaksi antara pengguna dan penyedia jasa, dalam hal ini lembaga pelatihan yang menggunakan jasa dari marketplace untuk menjual paket pelatihan mereka.
"Atas layanan marketplace tersebut kepada produsennya yang memang menjual pelatihannya di situ, maka mereka ada komisi untuk layanan marketplace itu. Antara mereka, itu disepakati antara mereka. dan kami hanya melihat apakah layanan yang diberikan sesuai dengan Permenko dan PMK-nya," kata dia.
(mdk/bim)