Pemerintah targetkan 1 juta sertifikasi lahan warga miskin tahun ini
Upaya tersebut dilakukan dengan terus menggenjot program realisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan lemah hingga menengah, melalui pengadaan lahan secara mudah. Upaya tersebut dilakukan dengan terus menggenjot program realisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan di 2015, angka sertifikasi tanah mencapai 700.000. Untuk itu, Ferry menargetkan tahun ini ada peningkatan dalam sertifikasi tanah sebanyak 1 juta untuk masyarakat kurang mampu.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Untuk Prona kita targetkan 1,1 juta dengan estimasi penyelesaian di Juli atau Agustus 2016, ini difokuskan untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) seperti petani, " ujar dia di kantornya, Jakarta, Senin (1/2).
Menurut Ferry, target sertifikasi lahan untuk masyarakat kurang mampu akan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, hal itu juga harus dilihat dari pencapaian realisasi di tahun sebelumnya.
"Kita akan lakukan speed up terus sehingga kalau nanti tercapai di kita berani ajukan dua atau tiga juta di 2017. Itu memungkinkan karena kita akan lebih dipercaya," kata dia.
Seperti diketahui, Prona merupakan bentuk kegiatan pemerintah dalam memberikan hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal.
Untuk masyarakat kelas menengah bawah bisa memiliki lahan asalkan berkewajiban untuk menyiapkan alas hak bukti perolehan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga:
Menteri Ferry segera sertifikasi lahan konservasi dekat warga
Sertifikasi lahan, Kementerian Agraria gandeng 3 bank pelat merah
Pemerintah targetkan 1 juta sertifikasi lahan warga miskin tahun ini
Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria