Pemerintah targetkan penghematan perjalanan dinas 2016 Rp 21,5 T

Total penghematan belanja tahun ini mencapai Rp 50,7 triliun.

Pemerintah menargetkan penghematan belanja tahun ini mencapai Rp 50,7 triliun dan akan diusulkan untuk dibahas pada RAPBN-P mulai 17 Mei mendatang. Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 45,5 triliun dan belanja keperluan mendesak Rp 5,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan dari total penghematan terdiri dari diantara pos belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa seperti pembayaran tagihan listrik; telepon; air, serta pembangunan gedung baru sebesar Rp 21,5 triliun.

Penghematan lain datang dari belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non infrastruktur, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian. Kemudian juga penghematan dari belanja bantuan sosial serta kegiatan prioritas dan pendukung.

"Tentunya kita juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama hasil lelang proyek infrastruktur. Kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini," ujarnya di kantor presiden, Jakarta, Kamis (7/4).

Penghematan lainnya yang diincar pemerintah berasal dari alokasi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp 23,8 triliun. Selain itu juga dari subsidi listrik di mana ada pemangkasan pelanggan 900 VA.

"Yang lainnya, kalau transfer ke daerah diperkirakan akan berkurang hanya Rp 12 triliun, sebagian adalah karena dana bagi hasilnya turun sesuai dengan perubahan harga migas atau bahan tambang. Kemudian yang terkait DAK baik fisik atau non fisik diharapkan ada penghematan Rp 8,3 triliun," jelasnya.

Selain penghematan, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk sejumlah pos belanja. Tambahan belanja K/L terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terkait Asian Games.

Menteri Bambang menambahkan penambahan anggaran juga dikeluarkan untuk infrastruktur di Papua. "Kemudian di beberapa institusi yang terkait dengan penanggulangan atau pencegahan terorisme, serta orbit satelit untuk Kemenhan, dan ada pembangunan atau rehab dari lapas yang kira-kira khusus lapas sebesar Rp 1,6 triliun," ungkapnya.

Baca juga:
Kepala BPS harap Jokowi tak pangkas dana Sensus Ekonomi 2016
Wapres JK bakal potong anggaran perjalanan dinas kementerian
Pemerintah Jokowi cari peluang pangkas belanja di APBN-P 2016
Kumpul di rumah JK, pemerintah matangkan rencana APBN-P 2016
Kemenkeu catat realisasi penerimaan 2015 bertambah jadi Rp 1.504,5 T
Menkeu Bambang perkirakan defisit anggaran 2015 capai 2,7 persen
Demokrat dan KMP bantah sandera pengesahan RUU APBN 2016