Pemerintah tiru Malaysia dan Singapura bentuk super holding BUMN
Langkah ini dinilai perlu agar perusahaan pelat merah dapat menguasai pasar nasional dan internasional.
Pemerintah kembali mengkaji rencana pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai perlu agar perusahaan pelat merah dapat menguasai pasar nasional dan internasional.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan keinginannya untuk menggantikan Kementerian BUMN dengan super holding, terinspirasi dari Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu menerapkannya dalam pengelolaan BUMN.
-
Siapa yang memimpin Rumah BUMN BRI Yogyakarta? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kapan Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto meninggal dunia? Ayah Irjen Krishna Murti meninggal dunia. Ia adalah Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto Bin Soejitno yang mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu (10/7) kemarin.
"Ya itu kan wacana yang kita lemparkan kan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya kesana. Memang kalau kita lihat negara lain seperti di Singapura, Malaysia itu mereka bentuknya super holding. Seperti di Malaysia itu Khasanah, seperti di Singapura juga ada Temasek itu membuat mereka jadi lebih lincah, fleksibel, mendunia," ujar Rini di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).
Menurutnya, wacana penghapusan Kementerian BUMN saat ini masih dalam tahap pembicaraan dan nantinya akan sejalan dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
"Karena memang sangat penting kita melakukan revisi terhadap UU yang sekarang. Karena dalam perjalanannya kita sudah menghadapi ekonomi global, ASEAN juga jadi satu pasar, dan kita berkompetisi dengan negara-negara ASEAN secara terbuka," jelasnya.
Sementara pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin menambahkan revisi undang-undang tersebut kemudian akan memperkuat payung hukum pembentukan holding sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP).
"Sinergi BUMN dan holding pemerintah sinergi bumn holding holding prosesnya dibahas bersama-sama sebelum diterbitkan dalam PP. Banyak keluhan bahwa di dalam rapat Panja banyak holding belum memberikan manfaat lebih kepada perusahaan. Belum ada aturan baku dan keberadaan holding ini kita memperjelas holding dalam revisi undang-undang," terang Dodi.
Dengan adanya revisi undang-undang BUMN juga dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia dengan BUMN lainnya di luar negeri. Kementerian BUMN juga diminta mendorong peran serta BUMN dalam menyumbang perekonomian Indonesia.
"Ke depan BUMN bisa bersaing dengan interbasional, dalam berkompetisi yang sekarang tataran global. Di bawah pembinaan Kementerian BUMN harus mampu menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan di dalam negeri, juga menjadi katalisator pendorong pembangunan ekonomi domestik juga dapat bersaing dengan BUMN luar negeri," tutup Dodi.
Baca juga:
Ketua BPK nilai pengelolaan BUMN masih boros
Menteri Rini berambisi hapus Kementerian BUMN
SMF target salurkan dana total Rp 26 T hingga akhir tahun
BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty
BNI prediksi bisa raup Rp 75 T dana repatriasi hasil Tax Amnesty
Bos PLN akui lebih sering diskusi dengan bawahan Sudirman Said
Utang Trikomsel Rp 1,3 T macet, NPL BNI naik ke 3 persen