Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?

HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.

Pemerintah membuka pintu bagi pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), atau dikenal sebagai Limited Concession Scheme (LCS).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menerangkan, HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN. 

Dengan tujuan agar investasi dari swasta dapat meningkatkan efisiensi, fungsi operasional, dan perbaikan atas aset untuk mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka (upfront payment).

"HPT itu kan pengelolaan asetnya yang bisa digunakan untuk pembiayaan ditarik pembayaran di muka, upfront payment. Itu kan untuk yang brownfield yang memang dia sudah ada," jelas Susiwijono di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (28/8).

Susiwijono memaparkan, skema hak pengelolaan terbatas ini ditujukan untuk brownfield project atau proyek yang sudah operasional. Agar tidak memberatkan APBN, pemerintah buka kesempatan untuk swasta ikut mengembangkan proyek tersebut. 

"Kalau dibutuhkan lagi pembiayaan untuk pengembangannya, maintenance-nya, itu kan perlu biaya. Dari pada membebani itu (APBN) lagi, dia bisa diajukan untuk skema pembiayaan baru. Kemudian dari skema pembiayaan yang ada bisa dilakukan pembayaran di muka," urainya. 

Nasib Monas

Dia menyebut penerapan skemanya akan mirip seperti kemitraan antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan GMR Airports Consortium asal India Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. 

"Jadi dia dapat capital di depan, hasilnya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur-infrastruktur baru. Kalau skemanya mirip-mirip di Kualanamu. Sekarang masih piloting," jelas dia. 

Saat ditanya apakah aset milik negara lainnya seperti Monumen Nasional (Monas) bisa ikut dimasuki investasi swasta, Susiwijono mempersilakan, selama BMN tersebut punya aturan pengelolaan pembiayaan.  

"Kalau yang ada pengelolaan pembiayaan ya bisa aja. Artinya operasionalnya kan ada nilainya di situ, dijadikan skema pembiayaan misalkan untuk maintenance dia perawatan, daripada APBN nilai yang ada di dalam proyeknya itu sendiri bisa diajukan untuk mengundang pihak lain untuk memberikan pembiayaan di situ, untuk pengembangan," tuturnya. 

Berita Terbaru

• Muncul Gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon’ di Pilkada Jakarta, Begini Respons Suswono
• Gunungkidul Kembali Diguncang Gempa M 4,9, BMKG Ungkap Penyebabnya
• 40 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2024, Penuh Makna dan Doa Kebaikan
• 155 Kata-Kata Happy Long Weekend yang Gembira, Cocok Dibagikan untuk Keluarga & Jadi Caption Media Sosial
• Perubahan Cuaca Ekstrem: 5 Tips Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh di Tengah Cuaca Tidak Menentu

• aset negara
• barang milik negara
• kemenko perekonomian
• monas

Copied!

Artikel ini ditulis oleh

Editor Idris Rusadi Putra

M

Reporter

Maulandy Rizki Bayu Kencana

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

• Jokowi Target Balikpapan-IKN Tersambung Tol Pertengahan 2025

  merdeka.com 13 Sep 2024

• FOTO: Momen Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Pamitan hingga Minta Maaf

  merdeka.com 13 Sep 2024

• Mereka Kompak Pamitan ke Anggota Dewan di Senayan, Ada yang Titip Ini

  merdeka.com 13 Sep 2024

• Bandara Baru di IKN Belum Bisa Dipakai Pesawat Kepresidenan, Jokowi Malah Bilang Begini

  merdeka.com 13 Sep 2024

• Kabar Terbaru, Jokowi Tawarkan 493 Bidang Tanah IKN ke Investor

  merdeka.com 13 Sep 2024