Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Komoditi dan Inflasi di 2023

Untuk penyusunan APBN 2023, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap Kementerian lembaga.

2022-04-14 16:05:17

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hasil rapat koordinasi terbatas mengenai kebijakan fiskal tahun anggaran 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap Kementerian lembaga.

"Pada hari ini kita menyampaikan di dalam kabinet mengenai kerangka ekonomi makro nya yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan," kata Sri Mulyani usai rapat koordinasi terbatas dikutip tayangan youtube, Jakarta, Kamis (14/4).

Sri Mulyani memaparkan, kondisi tahun depan diharapkan akan ditandai dengan pandemi yang akan mulai menurun dan kemudian masuk ke pada periode endemi. Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian.

"Namun tahun depan akan muncul suatu risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sekarang ini negara maju," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga. Hal ini kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan.

"Hal-hal tersebut akan kemudian menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global," tegasnya.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank Dunia juga merevisi ke bawah Dari 4,4 persen ke 3,5 persen. Kemudian WTO juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1 hingga 3,7 persen.

Sementara itu dari inflasi justru akan mengalami kenaikan diperkirakan menurut Bank Dunia inflasi di negara-negara Advance akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen sedangkan di negara-negara emerging market akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen.

"Nah kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah mengalami tekanan atau bahkan krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas seperti di middle east atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimana Mereka mengimpor 80 persen dari makanan atau gandum berasal dari Rusia dan Ukraina. Sekarang mereka menghadapi situasi tekanan terhadap supply makanannya," tandasnya.

Baca juga:
Negara Butuh Tambahan Dana Rp4.260 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur
Menkeu Ungkap Ada Kementerian Realisasi Belanja Rendah Tapi Tolak Anggaran Dipotong
APBN per Kuartal I 2022 Catatkan Surplus Rp19,7 Triliun
KPU Buka Peluang Kembali Lakukan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
Kuartal I-2022, Pendapatan Negara Capai Rp484,83 Triliun
Realisasi Penyerapan Anggaran Hingga Kuartal I-2022 Capai 18,1 Persen

(mdk/azz)