Peminat membludak, DJP batasi pendaftar Tax Amnesty di kantor pusat
Peminat membludak, DJP batasi pendaftar Tax Amnesty di kantor pusat. DJP di kantor pusat tidak menerima pendaftar dengan surat kuasa atau WP dengan NPWP bukan wilayah DKI Jakarta. Sebab, pegawai pajak di kantor pusat kewalahan dengan tingginya peserta Tax Amnesty.
Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di hari-hari akhir periode II Tax Amnesty, kembali kedatangan pendaftar dalam jumlah besar. Akibatnya, DJP harus membatasi peserta dengan menolak pelayanan untuk peserta pemakai surat kuasa.
Menurut data DJP hingga sore ini, tercatat terdapat 1.055 nomer anterean untuk pendaftar pengguna surat kuasa. Sedangkan, untuk wajib pajak (WP) pribadi yang datang langsung sebanyak 100 orang.
"Bagaimana pun tempat kami ada batasnya, 1500-an. Tidak mungkin kami terima 2.000 ke atas. Makanya dari antrean 600-an, kami hanya terima WP orang pribadi yang langsung datang. Bukan (penerima) kuasa dan WP yang NPWP-nya bukan Jakarta," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, di kantor pusat DJP, Jakarta, Kamis (29/12).
Hestu menambahkan bahwa pegawai pajak di kantor pusat kewalahan dengan tingginya peserta Tax Amnesty. "Kita tak mungkin terima semuanya. Makanya begitu antrean sampai 1.000, kami setop antrean yang NPWP-nya Jakarta. Biar mereka datang ke KPP masing-masing. Karena tak mungkin kami layani sampai 2.000-3.000 orang dalam sehari," sambungnya.
Sementara itu, banyak peserta gigit jari akibat pembatasan ini. Sebab, sudah datang namun antrean telah ditutup. "Iya sudah tidak boleh ambil nomer antrean katanya sudah ditutup, disuruh balik lagi besok," kata salah satu pesarta yang tidak ingin disebutkan.
Saat ditanya mengenai alasannya kenapa baru di akhir periode II ikut tax amnesty, dia mengatakan karena harus menyiapkan data-data yang kurang. "Karena ada data yang kurang aja sih sama baru ada waktu makanya baru ke sini," ujarnya.
Baca juga:
Menkeu ajak warga patuh pajak demi generasi muda yang makin makmur
DJP: Manfaatkan Tax Amnesty periode II, tarif masih rendah
Sri Mulyani perintahkan bank perpanjang jam layanan Tax Amnesty
Pejabat Kemendikbud sambangi kantor pajak ikut program Tax Amnesty
Daftar prestasi dan ironi Tax Amnesty andalan Jokowi sepanjang 2016
Jelang akhir periode II, uang tebusan Tax Amnesty capai Rp 98,3 T
Habis tax amnesty, terbitlah tim reformasi
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.