Pemprov Riau dinilai tak adil soal penanganan kabut asap
Menkeu Bambang sebut ada dana mengendap Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk atasi kabut asap.
Pemerintah Indonesia pontang panting mengatasi persoalan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu daerah yang terdampak paling parah adalah Provinsi Riau.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengaku heran dengan alasan Pemerintah Provinsi Riau yang tak memiliki dana atasi kebakaran hutan. Menurut dia, alasan pemerintah daerah Riau tersebut sangat aneh. Padahal, Pemprov Riau punya dana sebesar Rp 2 triliun di perbankan
-
Kapan Hutan Pinus Pengger buka? Hutan Pinus Pengger buka setiap hari mulai pukul 07.00 pagi hingga 17.00 sore.
-
Kapan kebakaran hutan terjadi? Sebelumnya AR diburu polisi karena diduga membakar hutan milik Perhutani pada 21 Oktober lalu.
-
Kapan buah angkung matang? Buah angkung memiliki warna biru tua dan daging berwarna merah keunguan saat sudah matang.
-
Kenapa hutan awan begitu penting? Dari perspektif keanekaragaman hayati, hutan air memiliki peran penting karena menjadi habitat bagi berbagai tumbuhan dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia, fenomena yang dikenal sebagai endemisme.
-
Di mana kebakaran hutan tersebut terjadi? Ia diduga membakar area hutan milik Perhutani seluas 5 hektare, setengah dari total luas hutan tersebut, yaitu 10 hektare.
-
Bagaimana hutan awan terbentuk? Ketika udara tersebut naik dan mendingin, awan terbentuk saat bertemu dengan lereng gunung yang tinggi. Melalui fenomena ini, awan menyaring melalui tajuk pepohonan di mana uap air pada daun atau jarum pohon bergabung menjadi tetesan yang lebih besar.
"Tetapi dana nganggur Provinsi Riau, jadi saya belum masukkan kabupaten, hanya punyanya provinsi, Rp 2 triliun. Dan saya yakin kalau, tidak usah Rp 2 triliun, Rp 200 miliar saja dikeluarin itu akan sangat bermanfaat mengatasi kebakaran di Riau tanpa harus terus-terusan meminta pemerintah pusat untuk mengatasi," ungkap Bambang kata Bambang di Hotel Haris, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (7/11).
Bambang menilai, sikap Pemprov Riau sangat tidak adil. Dimana, Pemprov hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Padahal, ada dana mengendap Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk atasi kabut asap.
"Tidak fair kan kebakaran itu adanya di daerah tapi daerah semua lempar semua ke pemerintah pusat suruh nangani. Kurang fair juga. Daerah harus punya peran di situ dan uangnya ada, tinggal kemauan saja untuk menganggarkan, kan aneh bilangnya tidak punya APBD tapi dananya yang ada di bank Rp 2 triliun," tutur Bambang.
(mdk/sau)