Penantian 12 tahun pemerintah dapat predikat WTP dari BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini WTP diperoleh pemerintah setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di 2004.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini WTP diperoleh pemerintah setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di 2004.
"Opini WTP atas LKPP ini pertama kali setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat sidang Paripurna, Jakarta, Jumat (19/5).
Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9 persen) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7 persen).
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencapaian ini merupakan kerja keras dari semua pihak dengan mendengarkan masukan-masukan dan tantangan-tantangan yang dihadapi Kementerian/Lembaga.
"Pandangan mengenai masalah suspend tadinya ada sekarang hilang, masalah tagihan pajak, yang mereka minta audit lagi tambahan jumlahnya, dokumennya, kita berikan semuanya, mereka melihat membahas dengan kita, kita bahas mengenai berbagai K/L, subsidi, jadi kita memang bekerja sangat intensif dan memperhatikan detail apa yang disampaikan BPK, sangat menghargai betul pandangan dari BPK karena spirit nya adalah memang memperbaiki kualitas laporan akuntabilitas kita," kata Sri Mulyani.
"Dan juga memperbaiki tata kelola, karena banyak Hal seperti masalah konsistensi pembukuan, mengenai subsidi, PMN itu baik sekali yang disampaikan BPK, kami sangat berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan banyak sekali rekomendasi positif. Karena saya yakin ini akan memperbaiki cara kita mengelola keuangan negara," sambungnya.
Bahkan, dia bersama dengan jajaran Kemenkeu mengaku lembur demi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. "Saya berterima kasih dengan usaha keras kita beberapa bulan terakhir dan sampai beberapa Hari terakhir kita lembur, WTP diperoleh, karena tentu BPK yakin bahwa yang dilakukan pemerintah dan akuntabilitas yang dilakukan memang sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang baik."
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Baca juga:
2018, menkeu targetkan pengangguran turun jadi 5,1 persen
Patok pertumbuhan 2018 tinggi, perbatasan jadi fokus pembangunan
Darmin khawatir 65 persen penduduk desa pindah ke kota di 2025
Djarot tegaskan Jakmart hanya untuk transaksi non-tunai
Darmin sebut Surabaya bisa jadi contoh kota lain terapkan smart city
Menko Darmin dorong Pemda bangun smart city selesaikan masalah kota
Bank Indonesia terbitkan izin penyelenggara jasa pengolahan Rupiah