Pendapatan Negara Sektor Migas per Kuartal III 2019 Capai Rp154 Triliun
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat pendapatan negara dari produksi migas hingga kuartal III 2019 mencapai USD 10,99 miliar atau setara Rp154,15 triliun (asumsi Rp14.026 per USD). Pendapatan tersebut merupakan 62,2 persen dari target APBN sebesar USD 17,5 miliar.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat pendapatan negara dari produksi migas hingga kuartal III 2019 mencapai USD 10,99 miliar atau setara Rp154,15 triliun (asumsi Rp14.026 per USD). Pendapatan tersebut merupakan 62,2 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar USD 17,5 miliar.
"Penerimaan negara kuartal III 2019 mencapai USD 10,99 miliar," kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis (24/10).
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Mengapa sinergi antara SKK Migas dan BPH Migas sangat penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Belum tercapainya target pendapatan negara dari produksi migas tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya produksi migas siap jual (lifting migas) yang belum mencapai target tahun ini.
Total lifting migas sampai kuartal III 2019 sebesar 1,8 juta barel setara minyak per hari (Barel Oil Equivalent Per Day/BOEPD) dengan rincian lifting minyak 745.000 barel per hari dan lifting gas 1,05 juta boepd. Realisasi capaian tersebut baru 89 persen dari target APBN sebesar 2 juta BOEPD.
"Lifting yang belum mencapai target juga berdampak pada realisasi penerimaan negara," tuturnya.
Dwi melanjutkan, penerimaan negara dari produksi migas juga dipengaruhi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dengan rata-rata berada di level USD 600 per barel. "Ini cukup jauh di bawah target asumsi makro APBN yaitu USD 70," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Pencurian Makin Marak dan Profesional di Blok Rokan, SKK Migas Minta Bantuan TNI
Produksi Migas Tahun ini Terganggu Kebakaran Hutan Hingga Kebocoran Pertamina
Produksi Migas Siap Jual RI Capai 1,7 Juta Barel Setara Minyak
Pertamina EP Usung Inovasi Tingkatkan Cadangan Migas
Produksi Gas Sisa 3 Bulan, Saka Energi Ambil Alih Lapangan Kepodang
Jurus SKK Migas Genjot Performa Hulu Migas di Indonesia
Genjot Lifting Minyak, Pemerintah Bakal Menata Pengeboran Ilegal