Penerapan Zero Odol di 2023 Ciptakan Peluang Kenaikan Harga Barang
Kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Odol) akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Penerapan kebijakan ini dinilai membuka peluang kenaikan harga barang.
Kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Odol) akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Penerapan kebijakan ini dinilai membuka peluang kenaikan harga barang.
Guru Besar Fakultas Teknik UGM sekaligus Ketua Tim Studi Zero Odol, Sigit Priyanto, mengatakan untuk mempercepat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, salah satunya pemerintah harus memberikan insentif kepada para pelaku usaha.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Bagaimana Divisi Panah memperoleh senjata dan logistik? Seluruh senjata yang dipergunakan mereka dapatkan dengan usaha sendiri atau berasal dari hasil rampasan perang. Hebatnya lagi, seluruh logistik yang diperlukan selama perang pun dihasilkan secara swadaya dari usaha perkebunan milik kader Parkindo.
-
Kenapa QLola Supply Chain Management dibuat? Produk apapun itu tak akan sampai ke tangan konsumen jika tanpa melewati proses supply chain management (SCM). Buat yang belum tahu, SCM merupakan cara untuk memastikan rangkaian proses produksi hingga penyaluran kepada distributor dan konsumen berjalan secara lebih hemat dan efisien.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana LKPP memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat? Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
"Ada insentif dalam bentuk PPh atau selain PPh yang dapat diberikan kepada pengusaha. Ada juga insentif-insentif lain yang cukup menarik untuk diberikan oleh pemerintah agar pengusaha mempercepat kepatuhan terhadap Zero Odol," katanya pada Kamis (10/6).
Pemberian insentif merupakan salah satu kesimpulan hasil kajian dalam studi Zero Odol tersebut.
Selain itu, Sigit juga menyoroti kebijakan insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam program pendukung kebijakan Zero Odol di bidang ekonomi. Menurutnya, pemerintah juga bisa memberlakukan tarif khusus PBBKB bagi armada angkutan barang.
Untuk pengendalian inflasi atas dampak regulasi Odol, kata Sigit, maka perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, pemberian potongan tarif jalan tol bagi kendaraan yang patuh dengan Batasan Beban dan Dimensi Maksimum melalui hasil uji Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
Kedua, penentuan besaran denda diserahkan kepada tiap daerah provinsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Penentuan besaran ini tergantung dari daerah masing-masing, sehingga ini dipikirkan dengan Peraturan Gubernur. Misalnya denda yang dikenakan jika pelanggaran terjadi di daerah bersangkutan," jelas Sigit.
Masih mengutip hasil studi, Sigit mengatakan bahwa banyaknya truk Odol memang memperbesar biaya pemeliharaan jalan di Indonesia dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Namun di sisi lain, setiap satu persen penurunan efisiensi pada aktivitas jasa transportasi darat dan logistik akan menyebabkan penurunan PDB riil Indonesia sebesar 0,057 persen.
Kemudian, kebijakan Zero Odol dapat menaikkan harga barang. Namun, penerapannya dapat menghemat anggaran pemerintah untuk perbaikan jalan.
Selanjutnya
Sigit mengatakan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur aspek penting Odol, tapi masih harus ditelaah ketepatannya dan diperlukan penyesuaian lebih lanjut.
Pasalnya dari sisi pengusaha, dibutuhkan biaya besar untuk comply degan Zero Odol. Padahal, katanya, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik dan pertumbuhan ekonomi masih anjlok.
"Jadi ini dua sisi mata uang yang harus diseimbangkan. Kalau semua dipaksa menjadi Zero Odol, memang tidak murah untuk mengubahnya. Kita usaha supaya bagaimana win win solution dengan mengusulkan berbagai insentif di bidang ekonomi," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)