Pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR capai 1.607 laporan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! selama cuti bersama (periode 11-20 Juni 2018), yakni mencapai 1.607 laporan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa mengungkapkan, masyarakat cukup antusias memanfaatkan aplikasi Layanan Aspirasi dan LAPOR! tersebut. Tercatat, pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! selama cuti bersama (periode 11-20 Juni 2018), yakni mencapai 1.607 laporan.
"Sebanyak 1.295 laporan sudah di verifikasi dan di disposisi oleh admin kami ke admin kementerian/lembaga. Adapun sebanyak 278 laporan dihapus oleh admin kami karena setelah di verifikasi laporannya tidak lengkap. Sisanya sebanyak 24 laporan belum di proses, 9 laporan sedang di proses dan 1 laporan di pending," ungkap Diah di Jakarta, Rabu (20/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen secara tahunan? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Diah mengatakan, lima topik aspirasi dan pengaduan masyarakat yang paling banyak disampaikan meliputi masalah kemacetan, Tunjangan Hari Raya (THR), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masalah ketenagakerjaan.
"Tingginya jumlah aspirasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagai cerminan dari tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor, harus segera direspon oleh aparatur. Kami berharap besok di hari pertama masuk kerja, semua admin LAPOR! kementerian/lembaga mulai efektif bekerja," ungkap Diah.
Selama tahun 2018 (Januari sampai dengan pertengahan Juni), jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR! mencapai 57.171 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.061 laporan sudah diselesaikan, 3.189 laporan masih dalam proses, 7.542 laporan belum di proses, 1.158 laporan dipending, 4.876 telah di verifikasi dan di disposisi ke admin kementerian/lembaga, serta 24.345 laporan dihapus karena laporannya tidak lengkap.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap warga masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi LAPOR!. Sebagai aktualisasi dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), aplikasi LAPOR! ini adalah bukti kesungguhan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkas Diah.
Baca juga:
KemenPAN-RB soal pencairan THR: Bagi yang belum, mungkin dalam waktu dekat ini
KemenPAN-RB: Sejak 2005-2014, mayoritas penerimaan PNS dari tenaga honorer
ASN terpapar paham radikal, BNPT ajak Kementerian PAN-RB perketat rekrutmen
Blak-blakan Menteri Asman soal alasan di balik THR PNS tahun ini lebih besar
Tak diatur dalam UU, pemerintah tegaskan pegawai honorer tak terima THR