Pengamat ini sebut IMF dan Bank Dunia takut RI terapkan tax amnesty
Kedua lembaga tersebut takut Indonesia tidak lagi tergantung dengan pinjaman lunak untuk proyek.
Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebetulnya bukan hanya IMF saja yang memandang 'remeh' rencana tax amnesty Presiden Jokowi, tapi juga World Bank (WB). Prastowo menerangkan, kedua lembaga tersebut takut Indonesia tidak lagi tergantung dengan pinjaman lunak untuk proyek reformasi administrasi.
"Selama ini kan mereka rajin kasih kita soft loan untuk proyek reformasi administrasi yang pengerjaannya lama, persyaratannya banyak, yang kemudian nanti mereka akan carikan konsultan untuk kita. Dengan penerapan tax amnesty ini, dan mereka memandang skeptis, ada satu nuansa bahwa mereka khawatir kehilangan pengaruh untuk Indonesia. Kita bisa berdiri sendiri tanpa soft loan, bisa membangun sendiri. Ada kecenderungan ke sana," ujar Prastowo di Jakarta, Selasa (15/3).
-
Kapan Kerajaan Pajajaran runtuh? Sejak itu, Kerajaan Pajajaran jadi mudah diserang hingga akhirnya runtuh pada 1579.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa Kerajaan Pajajaran runtuh? Akibatnya era kepemimpinan setelah Ratu Sakti, simpul kekuatan Pajajarah mulai lemah terlebih maraknya upaya serangan dari Kesultanan Banten. Benteng dan Parit Super Kokoh Pajajaran Dibangun Prabu Siliwangi Saat raja Prabu Siliwangi memimpin, modernisasi mulai digiatkan untuk keutuhan keraton.
-
Kapan serah terima jabatan Pangkoopsudnas akan dilakukan? Dia akan menyerahterimakan jabatan itu kepada pejabat baru pada Jumat (8/12).
-
Siapa yang diangkat menjadi Pahlawan Nasional? Setelah kematiannya yang tragis, nama Amir Hamzah semakin semerbak di telinga masyarakat Indonesia. Ia juga diakui dan dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Sampai puncaknya, pada tahun 1975, nama Amir Hamzah ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
Prastowo mengungkapkan, selama ini Indonesia memang sangat tergantung dengan IMF dan World Bank dan terkesan menikmati apa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan asing tersebut, sehingga ketika pemerintah Indonesia akan bergerak dengan kebijakan tax amnesty, kedua lembaga donor itu merasa agak terpukul.
"Kita itu (Indonesia) bisa dikatakan bergantung juga dengan mereka. Karena mereka memang aktif mendampingi, menawarkan diri dan kita selama ini menikmati dukungan IMF dan World Bank. Sekarang ini sebenarnya zamannya Pak Jokowi, kita sebenarnya sudah tidak terlalu bergantung sama pinjaman-pinjaman itu," imbuh dia.
Prastowo juga menyebut, keraguan IMF dan World Bank terhadap kebijakan tax amnesty dianggap terlambat lantaran, pemerintah Indonesia tidak mungkin mundur dengan kebijakan tersebut. Memang secara normatif, lanjut dia, ada kesetujuan perlunya sikap hati-hati dalam menyiapkan manajemen data dan lainnya.
"Kalau mereka ngomongnya itu 10 bulan lalu, pas ide ini muncul, itu bisa dipertimbangkan, tapi kalau sekarang-sekarang, itu terlambat. Pemerintah enggak mungkin mundur soal tax amensty karena kredibilitas di sini dipertaruhkan," kata dia.
Prastowo lantas berpesan, pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan apa yang diungkapkan oleh IMF maupun World Bank. Lantaran, itu bisa jadi akan menjadi pintu masuk kedua lembaga tersebut untuk mendampingi Indonesia dalam kebijakan tax amnesty.
"Selama ini mereka enggak diajak berunding atau enggak diminta masukannya soal tax amnesty. Itu kita harus hati-hati. Maksud saya begini, jangan-jangan kalimatnya mereka itu, bersyarat juga. Mereka memang khawatir dan akhrinya menakut-nakuti. Tapi sebetulnya, itu bisa jadi kuncian mereka untuk masuk mendampingi kita untuk tax amnesty ini, itu sangat mungkin," pungkas dia.
Baca juga:
Kebijakan pengampunan pajak sasar 120 juta wajib pajak baru
Pengampunan pajak jadi alat kembalinya harta haram perampokan BLBI
Jokowi: Kita butuh pengampunan pajak untuk bangun infrastruktur
Aturan pengampunan pajak rugikan Malaysia dan Singapura
Penundaan pengampunan pajak tak pengaruhi program pemerintah