Pengamat: Pengenaan pajak ke BUMN harus pakai prinsip keadilan
Polemik pajak air permukaan (PAP) antara PT Inalum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai menuai pro kontra. Pengenaan pajak ke Inalum dinilai tak adil seperti BUMN lainnya. Sudah seharusnya pemerintah pusat bisa menjadi mediator dan bisa mengambil langkah tegas dan produktif.
Polemik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai menuai pro kontra. Pengenaan pajak ke Inalum dinilai tak berkeadilan seperti BUMN lainnya.
"Dalam kasus PAP PT. Inalum dengan Pemrov Sumut, ya sudah tentu melanggar prinsip keadilan dalam pengenaan pajak, mengapa? Sebab PT. Inalum dikenakan pajak dengan standar pembayaran dengan meter kubik, sedangkan BUMN lain seperti PLN dan Pertamina dengan sistem Kwh. Nah, ini yang jelas sudah tidak adil," ujar Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Riza Suarga di Jakarta, Kamis (19/1).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana lokasi Rumah BUMN Yogyakarta? RuBY terletak di Jalan Sagan Timur No. 123, Kec. Gondokusman, Kota Yogyakarta.
-
Kapan Bumi terbentuk? Dengan mengukur usia bebatuan di bulan, dan meteorit yang ditemukan di Bumi, para ilmuwan memperkirakan Bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu.
Menurutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya bisa membatalkan Perda atau Pergub yang tidak produktif atau menghambat investasi maupun daya saing. Riza menegaskan, sudah seharusnya pemerintah pusat bisa menjadi mediator dan bisa mengambil langkah tegas dan produktif.
"Sehingga persoalan ini tidak berkepanjangan dan makan banyak waktu, apalagi PT Inalum milik Indonesia, Pemprov harus apresiasi apa yang sudah menjadi kebanggaan kita bersama," pungkasnya.
Sebelumnya, konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari benang merah dalam permasalahan tersebut.
"Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (12/1).
Luhut mengungkapkan, pihaknya akan terus mempelajari sejauh mana kasus PAP Inalum ini. Yang pasti, katanya, masalah ini harus mencapai titik temu antara PT Inalum dan Pemprov Sumut yang sudah berlarut-larut.
"Tunggu surat panggilan resminya untuk PT Inalum dan Pemprov Sumut. Semoga setelah kedua belah pihak didudukkan bersama akan mencapai titik temu dan permasalahan pajak air permukaan ini dapat segera terselesaikan dengan baik," ungkapnya.
Baca juga:
Intip cara Peruri cetak lembaran Rupiah yang habiskan waktu 20 hari
Ekspansi industri alat kesehatan, RNI terbitkan surat utang Rp 865 M
Mantan ketua MK: Penerapan PP 72 Tahun 2016 tidak ada masalah
Tak mau sejarah lepasnya Indosat terulang, DPR kumpulkan pakar hukum
2017, Peruri target cetak 15,4 miliar uang kertas dan logam
Kementerian BUMN ingin secepatnya kuasai 51 persen saham Freeport
Bos Peruri: Isu cetak Rupiah di perusahaan asing tidak benar