Pengamat soal pemangkasan subsidi listrik: Kebijakan belum jelas
Pengamat soal pemangkasan subsidi listrik: Kebijakan belum jelas. Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR telah menyetujui pemangkasan dana subsidi listrik 2017 menjadi sebesar Rp 44,98 triliun dari usulan Rp 48,56 triliun. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai keakuratan data pelanggan khususnya 900 VA.
Pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pemangkasan dana subsidi listrik 2017 menjadi sebesar Rp 44,98 triliun dari usulan Rp 48,56 triliun. Kesepakatan ini akan dibawa dalam rapat paripurna untuk mendapat pengesahan.
Sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setidaknya ada 23,15 juta pelanggan kurang mampu berhak mendapat subsidi listrik dengan rincian sebanyak 19,1 juta merupakan pelanggan 450 VA dan 4,05 juta adalah pelanggan 900 VA.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai masalah subsidi listrik sudah sejak dulu dan tidak pernah selesai. Dia menambahkan jika subsidi ini dicabut akan jadi persoalan karena data yang ada dinilai tidak riil untuk pengguna subsidi 900 VA.
"Miskin di sini ukurannya seperti apa. Buat saya kebijakan ini belum jelas. Perlu dikaji. Kebijakannya harus jelas. Penerapannya harus jelas," ujarnya dalam diskusi energi kita, di Gedun Dewan Pers, Jakarta, Minggu (2/10).
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan kategori kelompok masyarakat miskin dan kaya terlebih dulu. Kategorisasi ini akan menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan subsidi.
"Skemanya harus jelas. Misal penggolongan masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas seperti apa. Apakah berdasarkan konsumsi listrik per bulannya atau bagaimana. Jadi perlu dikaji lagi," tambahnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyatakan rencana pemangkasan pelanggan subsidi listrik masih harus dikaji ulang. Menurutnya, pemerintah harus mempunyai data pelanggan yang jelas agar subsidi ini tepat sasaran.
"Kita harus kaji kembali mana yang berhak menerima subsidi dan mana yang harus dicabut, karena ada juga pengguna dari golongan menengah kebawah, " ujarnya.
Sebagai informasi, pemangkasan anggaran subsidi listrik dilakukan karena adanya pengurangan jumlah pelanggan PLN yang mendapatkan subsidi di 2017. PLN memastikan pengurangan pelanggan tidak dilakukan sekaligus, namun bertahap.
Di mana pemangkasan pelanggan 450 VA akan dilakukan empat kali dan pelanggan 900 VA akan dilakukan tiga kali.
Baca juga:
Presiden Jokowi minta dana subsidi dan bansos bisa atasi kemiskinan
Siapkan dana Rp 48,6 T, tak ada pencabutan subsidi listrik di 2017
PLN: 1.073 pelanggan mengambil program diskon tarif listrik
ESDM: Sesuai RUPTL, PLN harus utamakan listrik di desa
Subsidi 900 VA gagal dicabut, PLN bakal nombok Rp 2 T per bulan
Tarif listrik tinggi jadi bukti efisiensi PLN belum optimal
Subsidi listrik di RAPBN-P naik, ESDM sebut untuk kembangkan PLTMH