Pengampunan pajak jadi alat kembalinya harta haram perampokan BLBI
"DPR juga harus segera membatalkan dan menarik RUU Pengampunan Pajak."
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah Jokowi-JK untuk tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masuk dalam Prioritas Pembahasan Legislasi Nasional 2015.
Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mengatakan, sebagai alternatif pemerintah perlu melakukan terobosan dalam pemungutan pajak pengawasan dan perbaikan sistem hukumnya. Sehingga, potensi pajak hilang dapat ditarik, bukan sebaliknya obral pengampunan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa kewajiban utama yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia? Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. –Jenderal Soedirman
"DPR juga harus segera membatalkan dan menarik RUU Pengampunan Pajak, karena hanya akan membuat para pengemplang pajak melakukan previlage kebijakan atas nama dana pembangunan," ujar Yenny di di kantornya, Jakarta, Selasa (8/3).
Menurut Yenny, Kementerian Keuangan telah melakukan kesalahan dalam membuat asumsi pendapatan di APBN 2015-2016, sebab mereka memasukkan instrumen pengampunan pajak. Padahal, RUU ini diduga hanya akan menjadi alat kembalinya harta haram dari perampokan BLBI yang ditimbun di luar negeri mencapai Rp 7000 T.
"Kondisi sekarang, Menteri Keuangan akan memotong belanja pemerintah jika RUU tidak disahkan, ini adalah prediksi yang keliru atas ketergantungan padahal yang belum pasti, Menkeu berencana akan menarik utang dalam dan luar negeri untuk menutupi melesetnya target pendapatan dari pengampunan pajak," jelas dia.
Sebagai catatan, hingga 31 Agustus 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 589,270 triliun, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak 46,22 persen.
"Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami pertumbuhan cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya," ungkapnya.
Baca juga:
Menkeu Bambang: DJP harus satu suara sukseskan pengampunan pajak
Jokowi: Kita butuh pengampunan pajak untuk bangun infrastruktur
Fitra: DPR harus segera batalkan dan menarik RUU Pengampunan Pajak
Tak seperti RI, India bakal mulus jalankan tax amnesty
Jokowi ajukan RUU Tax Amnesty, Demokrat tak ingin buru-buru