Pemerintah akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung PPh 21 per 1 Januari 2024.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada tambahan pungutan baru atas penyesuaian skema penghitungan tarif pemotongan pajak penghasilan 21 (PPh 21).
Mengingat, pemerintah akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung PPh 21 per 1 Januari 2024.
Aturan tersebut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
"Saya klarifikasi hari ini, bukan pajak baru, tidak ada tambahan beban baru, sehubungan dengan penerapan tarif efektif. (Penyesuaian) ini hanyalah semata-mata kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam menghitung PPh pasal 21," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam acara Media Briefing di Gedung Pusat DJP, Jakarta, Senin (8/1).
Dwi menyampaikan, penyesuaian tarif pemotongan PPh 21 dalam rangka memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang.
Untuk penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak, selain masa pajak terakhir.
Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.
Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.
"Dengan aturan anyar ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif," ujar Dwi.
Saat ini, DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJPOnline.
DJP menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
"Untuk sekarang alat bantu perhitungan masih Dalma tahap uji coba, mungkin satu minggu ke depan sudah siap digunakan," pungkas Dwi.
Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.
Baca Selengkapnya
Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.
Baca Selengkapnya
Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilakukan hingga 5 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Masa tenang pemilu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Bagja menjelaskan, apabila sampai batas akhir belum memenuhi kouta untuk pengawas TPS.
Baca Selengkapnya
Ia kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi