Pengelola SPBU: Kebijakan BBM satu harga dongkrak ekonomi daerah
"Dengan kebijakan itu, kami akan diuntungkan karena pasti akan lebih murah dan selain itu kami akan mendapatkan kepastian biaya distribusi produk."
Para pelaku usaha sekaligus pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan BBM satu harga dari Aceh sampai Papua. Menurut pengusaha, kebijakan ini akan menekan biaya distribusi sehingga mendongkrak ekonomi daerah.
"Dengan kebijakan itu, kami akan diuntungkan karena pasti akan lebih murah dan selain itu kami akan mendapatkan kepastian biaya distribusi produk," kata pengelola SPBU di Denpasar Bali, Gede Hardy seperti ditulis Antara, Kamis (10/11).
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa alasan utama Soeharto memberikan subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
Menurut pengusaha jaringan pasar swalayan Hardys Group itu, masuk ke area manapun, maka biaya transportasi khususnya biaya distribusi, penghitungan biayanya semua dalam satu harga. "Penghitungan cost sudah pasti dan lebih mudah."
Ketua Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bali, Ida Bagus Rai juga menyatakan dukungan serupa karena kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah secara langsung.
Mengingat harga BBM memiliki dampak yang luas dan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. "Kebijakan itu bagus untuk daerah secara langsung misalnya seperti di Papua," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mencanangkan program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua pada Selasa (18/10).
Dengan kebijakan itu, masyarakat Papua yang sebelumnya harus membeli BBM dengan harga Rp 50-60 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp 100 ribu per liter, kini menikmati harga yang sama seperti masyarakat lain seperti di Jawa, mencapai Rp 6.450 per liter.
Baca juga:
Jokowi canangkan BBM satu harga, ini kata pengusaha SPBU
Rini: BBM satu harga baru ada setelah 70 tahun Indonesia merdeka
5 Fakta di balik rencana BBM satu harga dari Aceh sampai Papua
Pertamina rugi Rp 800 M, harga BBM dikhawatirkan naik tahun depan
Luhut: Pertamina tidak akan rugi akibat kebijakan BBM satu harga