Pengusaha Usul Presiden Bentuk Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, komite ini seyogyannya dapat diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha.
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N). Komite ini akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 ini.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, komite ini seyogyannya dapat diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha. Bisa juga dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Mengapa ketuanya dari unsur pengusaha, karena pengusahalah yang lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," kata Sarman di Jakarta, Minggu (10/5).
Dia menjelaskan, komite ini nantinya juga bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid-19 sehingga perekonomian dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang. Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lainnya, sehingga antar kementerian satu visi tidak ada yang menonjolkan ego sektoral.
"Komite ini bekerja langsung di bawah koordinasi presiden supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden. Jika di bawah koordinasi setingkat menteri takutnya Komite ini berjalan lambat karena dikawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing instansi yang membuat kinerja Komite ini lamban. Semoga usulan ini mendapat respons yang positif dari Presiden," kata dia.
Pertumbuhan Ekonomi Turun
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 turun drastis diangka 2,97 persen jauh dari harapan Pemerintah yang punya ekspektasi di atas 4 persen. Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen yang normalmya tumbuh di atas 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi Covid 19 yang belum pasti kapan berakhir.
(mdk/idr)