Jelang Pelantikan Presiden Terpilih, Ini Saran Pakar UGM Terhadap Program Kerja Pemerintahan Baru
Bagi pakar ekonomi UGM, Akhmad Akbar Susanto, pergantian kepemimpinan ini seharusnya bisa dijadikan momen untuk memperbaiki ketahanan ekonomi.
Hari pelantikan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto tinggal menyisakan tiga hari lagi. Bersamaan dengan itu akan ada kabinet baru dengan sosok Menteri yang mengisi kursi pemerintahan eksekutif.
Pelantikan presiden itu menjadi momen yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari Liputan6.com, pelantikan ini tak hanya menandai pergantian kepemimpinan tertinggi negara, namun juga menjadi simbol demokrasi yang terus berjalan di Tanah Air.
-
Kapan pelantikan Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa yang dilantik menjadi Presiden? Pelantikan Mikhail Gorbachev Sebagai Presiden Uni Soviet pada 15 Maret 1990
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Siapa yang jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
Bagi pakar ekonomi UGM, Akhmad Akbar Susanto, pergantian kepemimpinan ini seharusnya bisa dijadikan momen untuk memperbaiki ketahanan ekonomi. Menurutnya, kondisi perekonomian nasional bisa dibilang tidak terlalu buruk, namun tantangan untuk menghadapi ketahanan ekonomi semakin besar karena 59,17% dari total pekerja di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal atau kerja serabutan.
Berikut selengkapnya:
Tantangan dari Dalam
Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri. Apalagi Kementerian Keuangan menyatakan terjadi defisit anggaran APBN per Juli 2024 sebesar Rp93,4 triliun. Defisit ini, menurut Akbar, akan berpengaruh pada pada ruang fiskal pemerintahan. Dampaknya hingga akhir tahun, kemapuan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian nasional diprediksi akan cenderung rendah.
“Dana yang bisa diotak-atik itu lebih sedikit karena sudah ada alokasinya. Sisanya ini akan lebih kecil lagi karena ada janji-janji politik yang sudah disampaikan oleh pemerintahan lalu maupun nanti ke pemerintahan baru,” kata Akhmad Akbar dikutip dari Ugm.ac.id.
Keterbatasan Ruang Gerak
Menurut Akbar, kebijakan fiskal maupun moneter yang dikeluarkan pemerintah akan mengalami kesulitan karena ruang gerak ekonomi yang sempit. Pertumbuhan ke depan mungkin akan cenderung stabil, namun tidak bisa meningkat secara progresif.
Terkait hal ini, Akbar menyarankan agar pemerintah fokus untuk memperbaiki ketahanan ekonomi. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selain dari sisi ekonomi adalah memperbaiki sistem reward dan punishment.
“Ada kondisi di mana seseorang yang baik justru dihukum dan yang buruk justru diberi reward. Kondisi ini mengacu pada banyak fenomena yang menghambat masyarakat untuk berkembang,” kata Akbar.
Bisa Diatasi dengan Penegakkan Hukum
Dalam hal ini, Akbar mengambil contoh mengenai industri kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Berbagai isu sosial dan lingkungan muncul pada industri ini sehingga tidak banyak pihak yang mau bekerja sama di dalamnya.
“Ini bisa diatasi dengan penegakkan hukum. Jika pemerintah bisa memperkuat penegakkan hukum, maka bisa jadi nanti masyarakat akan tergerak untuk maju bersama,” pungkas Akbar seperti dikutip dari laman Ugm.ac.id.
Seperti diketahui, tugas utama pemerintahan yang baru akan dimulai dengan proses transisi pemerintahan. Proses transisi itu kini sedang berlangsung, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Nantinya juga akan ada rencana kerja 100 hari pertama pemerintahan yang baru dan persiapan struktur kabinet dan program prioritas.
