Penjelasan ESDM tentang pentingnya HoA dalam proses divestasi saham Freeport
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, mengatakan meski pun HoA ini bukan merupakan suatu ikatan legal bagi Freeport McMoRan maupun pemerintah Indonesia, namun ada unsur moral yang harus dipenuhi oleh keduanya.
Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan telah sepakat terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum (Persero). Hal tersebut tertuang dalam Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, mengatakan meski pun HoA ini bukan merupakan suatu ikatan legal bagi Freeport McMoRan maupun pemerintah Indonesia, namun ada unsur moral yang harus dipenuhi oleh keduanya.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Apa komoditas yang menjadi 'emas' di perdagangan Tapanuli, Sumatera Utara? Perdagangan kapur barus di Tapanuli, Sumatera Utara sudah berlangsung sejak abad ke-2 Masehi dan menjadi salah satu komoditi penting atau 'emas'.
-
Kenaikan saham apa yang memuji Erick Thohir? Apabila mempertimbangkan stock split dan right issue, sampai dengan saat ini, tercatat saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan saat IPO.
-
Kapan koin emas tersebut dicetak? Koin-koin tersebut dicetak pada masa pemerintahan Justinianus Agung, ketika Kekaisaran Bizantium berhasil menguasai wilayah geografis terbesarnya pada pertengahan abad keenam, setelah Kekaisaran Romawi Barat jatuh.
"Mengenai HoA (Head of Agreement), dalam bisnis internasional HoA biasa. Karena di situ diatur untuk menuju transaksinya bagaimana, harganya bagaimana, memang caranya harus begitu, kalau tidak diatur duluan bagaimana. Maka itu ada HoA untuk memastikannya. Maka HoA punya ikatan moral," ujar dia dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (23/7).
Bambang mengungkapkan, Freeport beroperasi melalui KK (Kontrak Karya) tahun 1991 yang diperbaharui ketika kontrak pertama Freeport pada 1967 kepemilikannya masih berbadan hukum asing. Kemudian pada 2017, terjadi perubahan lagi di mana KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Sebetulnya divestasi perubahan kegiatan penambangan Papua oleh Freeport, termasuk pembangunan smelter, termasuk dalam perubahan KK menjadi IUPK. Kita lihat ke divestasi sudah diatur dalam KK, pasal 24 ayat 2A-2B mengatur bahwa kewajiban mereka mendivestasi melalui pasar modal. Atau langsung diatur di tahun pertama sebanyak 10 persen, hingga tahun ke 10 mencapai 20 persen," jelas dia.
Pada perkembangannya, lanjut Bambang, dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan dalam 5 tahun harus divestasi dan jumlah diatur menjadi 25 persen. Selanjutnya keluar PP Nomor 7 Tahun 2014 di mana dijelaskan bagi perusahaan melakukan penambangan bawah tanah berkewajiban melakukan 30 persen divestasi saham. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 di mana divestasi menjadi 51 persen.
Menurut Bambang, setelah itu ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam IUPK, yaitu mendivestasikan 51 persen saham, membangun smelter serta ketentuan adanya stabilitasi investasi. "Kita tidak bisa menunggu sampai tahun 2021. Kita tidak bisa menolak perpanjangan kontrak tanpa alasan yang wajar, Freeport tahunya sampai 2041, tapi kita tahunya sampai 2021," kata dia.
Bambang menjelaskan, jika kegiatan Freeport berhenti di 2021, maka Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional.
"Nah, jika sudah digugat maka prosesnya panjang, dan operasional tambang akan berhenti. Padahal operasional tambang ini tidak boleh berhenti. Jika berhenti recovery-nya akan mahal, jika lebih parah lagi tambang akan ambruk dan rusak. Dalam IUPK tidak otomatis diberikan sampai 2041. Kita akan beri persyaratan, jika Freeport memenuhi persyaratan tersebut maka bisa sampai tahun 2041 kontraknya," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bos PT Bukit Asam klaim mampu beli saham Freeport sendirian
Inalum: Pembiayaan untuk membeli saham Freeport berasal dari 11 bank asing
Punya aset Rp 93, triliun, Inalum yakin bisa lunasi utang pembelian saham Freeport
Pemilikan 51 persen saham Freeport beri berkah perusahaan tambang pelat merah
Inalum ibaratkan HoA Freeport bagai secercah cahaya di perjalanan gelap divestasi
Pengambilan 51 persen saham Freeport dinilai paling menguntungkan, ini alasannya
Alumni 212 akan bawa masalah pembelian saham divestasi Freeport ke BPK dan KPK