Penyaluran dana desa terhambat dinamika politik
Sulitnya komunikasi tersebut membuat investasi infrastruktur terhambat seperti pembebasan lahan daerah.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) mengaku sulit mengendalikan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait proyek investasi di daerah. Akibatnya proses pencairan anggaran dana desa dengan total sekitar Rp 20 triliun belum dapat selesai dalam waktu tujuh hari.
"Banyak persoalan yang menyebabkan transfer dana ke desa belum selesai dalam 7 hari, seperti ada banyak persoalan teknis politis," ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut dia, sulitnya komunikasi tersebut membuat investasi infrastruktur terhambat seperti pembebasan lahan daerah. "Tetapi kami terus berkoordinasi dengan BKPMD untuk menopang kegiatan ekonomi daerah," jelas dia.
Dari sisi kesiapan tenaga kerja, Ahmad mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan banyak program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan standar yang dibutuhkan dunia usaha.
"Ini diperlukan mengingat semakin tingginya kompetisi antar negara ke depannya," ungkapnya.
Baca juga:
Dana desa dinilai untungkan calon kepala daerah petahana
Demi salurkan dana desa, Menteri Marwan bakal tabrak SKB 3 menteri
Menkeu: Berkat dana desa anggaran transfer daerah cepat terserap
Penyaluran dana desa di akhir tahun cenderung membahayakan
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Kenapa Dana Desa dianggap penting bagi pembangunan di desa? “Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa,” ucap Supit.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.