Per 18 Mei, Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp182,39 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sudah mencapai Rp182,39 triliun hingga 18 Mei 2020. Realisasi ini setara dengan 26,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sudah mencapai Rp182,39 triliun hingga 18 Mei 2020. Realisasi ini setara dengan 26,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun.
"PEN kita 2021 sudah teralisir Rp182 triliun dari Rp699 triliun atau 26 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, (24/5).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Jika dirinci, realisasi untuk klaster kesehatan adalah sebesar Rp30,83 triliun atau 18 persen dari pagu Rp172,84 triliun. Menurut Sri Mulyani, pagu anggaran untuk klaster kesehatan ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan realisasi 2020 yang sebesar Rp62,67 triliun.
"Dalam hal ini dibandingkan realisasi tahun 2020 yang anggarannya mencapai Rp62 triliun ini kenaikan yang luar biasa tinggi, terutama nanti untuk pembelian vaksin, vaksinasi, dan untuk treatment," ungkapnya.
Selanjutnya, perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp57,04 triliun atau 39 persen dari pagu anggaran Rp148,27 triliun. Kemudian, realisasi program prioritas adalah Rp22,79 triliun atau 18 persen dari pagu yang disediakan pemerintah sebesar Rp127,85 triliun.
Untuk program dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya adalah sebesar Rp42,23 triliun atau 22 persen dari pagu anggaran Rp193,74 triliun. Terakhir, untuk insentif usaha sudah terealisasi Rp29,51 triliun atau 52 persen dari pagu sebesar Rp56,73 triliun.
Baca juga:
Temui Boediono, AHY Bahas Pemulihan Dampak Pandemi
Pemerintah Klaim Sudah Melakukan Segala Daya Memulihkan Kesehatan dan Ekonomi
Wamenkeu Beberkan Fokus Kebijakan Fiskal di 2022
Sri Mulyani: Penyusunan Kebijakan Fiskal di 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian
Meski Membaik, Sri Mulyani Ingatkan Masih Ada Ancaman Mengintai Ekonomi RI
Di Sidang Paripurna DPR, Menteri Sri Mulyani Ungkap Ekonomi Berada di Tren Perbaikan