Per 2 Desember, Realisasi Anggaran PEN Capai 63,3 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp440 triliun atau 63,3 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 2 Desember 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp440 triliun atau 63,3 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 2 Desember 2020.
"Program pemulihan ekonomi nasional yang jumlah anggarannya Rp695,2 triliun, pada 2 Desember ini sudah dilaksanakan sebesar 63,3 persen atau Rp440 triliun," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (11/12).
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Melalui anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun tersebut pemerintah berkomitmen untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi risiko terburuk COVID-19 yang berdampak bagi masyarakat dan ekonomi.
Dia menjelaskan anggaran PEN berfokus pada enak bidang meliputi kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, dan insentif usaha Rp120,6 triliun.
Sementara, untuk bidang perlindungan sosial dari berbagai survei yang didapatkan tercatat bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan targetnya semakin luas namun masih perlu dilakukan perbaikan data.
Melalui berbagai program PEN tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi hingga mendekati nol persen dari terjadinya kontraksi pada kuartal III sebesar 3,49 persen. Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini mampu mendekati nol persen, maka terdapat potensi pembaikan hingga berada di zona positif pada tahun depan.
"Kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap di kuartal IV akan semakin mendekati nol sehingga 2021 kita perekonomiannya masuk di zona positif atau rebound cukup kuat," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia memastikan pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program pemulihan ekonomi sampai 2021 meliputi pendidikan Rp550 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bansos Rp400 triliun dan infrastruktur Rp430 triliun.
Tak hanya itu, dia berharap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan maka pengendalian covid-19 bisa dilakukan sehingga kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat dapat mulai dinormalisir.
"Itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih. Langkah-langkah pemerintah ini akan bisa berjalan apabila ada kolaborasi dengan sektor usaha dan masyarakat karena ini situasi sangat tidak biasa," tandasnya.
(mdk/azz)