Per 30 Agustus, Realisasi Anggaran Kemenkop UKM Capai Rp14,5 Triliun
Pihaknya menargetkan pada triwulan III tahun ini realisasinya akan meningkat sebesar 98,18 persen. Dan pada Desember 99,53 persen atau Rp16 triliun.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mencatat, realisasi anggaran di Kemenkop UKM telah mencapai Rp14,5 triliun hingga per 30 Agustus 2021. Angka ini setara dengan 90,35 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp16,1 triliun .
"Progres realisasi anggaran 2021 sudah terealisasi Rp14,5 triliun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Pihaknya menargetkan pada triwulan III tahun ini realisasinya akan meningkat sebesar 98,18 persen. Dan pada Desember 99,53 persen atau Rp16 triliun.
Di samping itu, Menteri Teten juga mencatat realisasi pagu 2020 telah mencapai Rp29,2 triliun. Angka ini setara dengan 99,26 persen dari pagu tahun lalu sebesar Rp29,4 triliun.
"Total realisasi anggaran Kemenkop dan UKM sebesar Rp29,2 triliun," tandasnya.
Perkuat Koperasi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus memperkuat koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro, untuk memberantas praktik rentenir maupun pinjaman atas nama koperasi ilegal. Mengingat, jumlah koperasi di Indonesia cukup besar.
"Kami sedang melirik koperasi bisa menjadi mitra usaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Minggu (29/8).
Berdasarkan data survei BRI dan PNM baru-baru ini, ada 30 juta usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga keuangan formal. Meskipun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan plafon hingga Rp100 juta, kenyataan di lapangan bank penyalur kredit sering kali tetap meminta agunan.
"Karena itu rentenir hadir. Cara kerja mereka yang progresif dengan bunga yang mencekik meskipun cepat, namun tetap saja ini merugikan. Di sini kami melihat koperasi sebagai alternatif pembiayaan murah dan mudah," imbuhnya.
Diakuinya, ketika pandemi hadir pertama kali tahun lalu, muncul kekhawatiran koperasi bakal berjatuhan, pendapatan masyarakat dan omzet turun, karena anggotanya banyak menarik tabungan. Namun ia bersyukur, kenyataannya koperasi mampu bertahan hingga kini.
"Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya kami menyuntikkan modal ke koperasi-koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Alhamdulillah sampai hari ini tak terjadi kekhawatiran itu. Program PEN tepat sasaran. Kalaupun ada yang gagal bayar bukan karena Covid-19, tapi karena salah urus," jelas Teten.
(mdk/idr)