Perbankan milik negara ingin isi ulang uang elektronik gratis
Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Maryono mengaku tidak setuju dengan pengenaan biaya isi ulang atau top up uang elektronik (e-money). Isi ulang e-money seharusnya tidak dibebankan kepada pemilik.
Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Maryono mengaku tidak setuju dengan pengenaan biaya isi ulang atau top up uang elektronik (e-money). Isi ulang e-money seharusnya tidak dibebankan kepada pemilik.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) tengah menggodok aturan mengenai pengenaan biaya isi ulang e-money yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam aturan tersebut rencananya pemilik akan dikenakan biaya top up yang diusulkan pada kisaran Rp 1.500-Rp 2.000.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dicapai BRI dalam digitalisasi perbankan sehingga meraih penghargaan spesial? BRI pun berhasil membuktikan transformasi digitalnya yang mendapatkan apresiasi penghargaan spesial sebagai bank dengan Transformasi Digital kategori Sustainability oleh IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2023 di Mainhall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (20/9).
-
Di mana e-meterai digunakan? E-meterai biasanya dihasilkan dan dikelola melalui platform elektronik atau perangkat lunak khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga berwenang.
-
Bagaimana cara Bank Jatim mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat? Dia menambahkan, upaya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat, bankjatim telah memiliki platform digital yang bernama JConnect E-Loan yang dapat di download di playstore maupun app store.
"Memang kita ingin bahwa untuk biaya top up dibebaskan. Namun tetap kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur BI nanti. Kita kan belum tahu nih karena semua ketentuannya sedang diatur," kata Maryono dalam acara pembukaan Indonesia Banking Expo di JCC, Selasa (19/8)9).
Meski demikian, Maryono mengaku akan mengikuti aturan Bank Indonesia nantinya. "Jika diwajibkan dikenain (top up fee) maka himbara akan membuat simulasi jaringan bagaimana pengenaan biaya ini ya bisa meringankan beban masyarakat contohnya dalam bentuk promosi," ujarnya.
Maryono menegaskan bahwa 4 Bank Negara yang tergabung dalam Himbara sepakat tidak menyetujui top up fee.
"Semua 4 bank tergabung dalam Himbara semua sepakat top up ini adalah kita berikan suatu kebebasan namun tetap ikuti peraturan regulator. Kita atur bagaimana simulasi pengaturan akan kita simulasikan tujuan akhirnya meringankan beban masyarakat," pungkasnya.
Baca juga:
BNI sebut biaya isi ulang uang elektronik tak akan jadi beban masyarakat
Pengamat sebut isi ulang uang elektronik tak perlu kena biaya
Ini alasan isi ulang uang elektronik tak pantas dikenai biaya
Diduga berpihak ke pengusaha soal isi ulang e-money, bos BI dilaporkan ke ombudsman
Integrasi pembayaran kartu elektronik buat pengembangan moda transportasi lebih mudah