Percepat deregulasi, pemerintah bentuk posko di Kemenko Perekonomian
Posko ini nantinya akan dipantau oleh menteri dan pejabat eselon I dan eselon II di kementerian terkait.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis paket ekonomi tahap I, Rabu (9/9) kemarin. Isinya adalah formula untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat proyek strategis, dan menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah janji memangkas aturan penghambat investasi dan tumpang tindih atau deregulasi. Ada 89 peraturan yang akan dirombak dari 134 peraturan.
Namun sayangnya, pengubahan 134 peraturan tersebut belum semuanya rampung proses administrasinya. Demi mempercepat penyelesaian dan mengawal implementasinya, pemerintah membuka posko di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Ini pekerjaan luar biasa kami bicarakan bagaimana merancang mekanisme luar biasa agar cepat, makanya menko ekonomi jadi posko, jadi lalu lintas drafting Undang-Undang di kantor ini akan disediakan kantor bersama," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/9).
Dijelaskan Pratikno, posko ini nantinya akan dipantau oleh menteri dan pejabat eselon I dan eselon II di kementerian terkait. Pratikno mengakui selama ini penyelesaian peraturan yang nantinya berbentuk Perpres, PP dan beberapa paraturan lainnya tersebut membutuhkan waktu cukup lama sekitar 1 hingga 2 bulan.
"Ini akan dipercepat mekanismenya diperbaharui, extra ordinary, biasanya kan bekerja di masing-masing kementerian dokumen berpindah, kita kerja sama disini, jadi rapat rutin, tiap hari ada yang kerja di posko ini," jelas dia.
Hari ini Pratikno memimpin rapat koordinasi mengenai percepatan penyelesaian implementasi paket kebijakan Jilid I tersebut di Kemenko Perekonomian mengingat Menko Darmin Nasution mendampingi Presiden RI melakukan kunjungan kenegaraan di negara-negara Timur Tengah.
Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Pariwisata Arif Yahya dan beberapa pejabat negara lainnya.
Baca juga:
Paket kebijakan ekonomi Jokowi untuk nelayan rawan dimainkan mafia
Bank Mandiri: Punya miliaran USD, eksportir CPO ogah tukar rupiah
BI prediksi pertumbuhan ekonomi triwulan III capai 4,9 persen
Didesak implementasi paket kebijakan, Darmin sebut komentar standar
Ke Timur Tengah, Jokowi jajaki kerjasama ekonomi dengan tiga negara
Paket kebijakan ekonomi belum sepenuhnya direspon positif
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Siapa yang memimpin rencana redenominasi rupiah di Indonesia? Rencana penyederhanaan mata uang telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Mengapa Redenominasi Rupiah sangat penting untuk Indonesia? Rupiah (IDR) termasuk dalam golongan mata uang dengan daya beli terendah. Hal ini semakin menunjukan urgensi pelaksanaan redenominasi rupiah di Indonesia.