Perdagangan bebas, Faisal Basri nilai RI perlu kementerian baru
"Saya rasa diperlukan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, pegabungan kementerian luar negeri dan perdagangan."
Perekonomian Indonesia bakal semakin terikat dengan dunia. Itu terlihat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional sudah dan akan diikuti Indonesia.
Ekonom Faisal Basri mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Itu bisa jadi penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.
-
Bagaimana cara ASEAN dan Tiongkok memperdalam kerja sama perdagangan dan ekonomi? Para menteri juga mencatat implementasi Program Kerja 2022-2026 untuk memperdalam kerja sama Perdagangan dan Ekonomi ASEAN China FTA, termasuk kerja sama finansial dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ASEAN dan dukungan Tiongkok untuk promosi ekspor produk ASEAN.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan tentang peran Tiongkok dalam perdagangan ASEAN? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN sejak 2009. Tidak hanya itu, mereka juga sumber investasi asing terbesar keempat di antara mitra-mitra dialog ASEAN.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Kenapa APEC didirikan? Organisasi negara-negara Asia Pasifik ini didirikan di Canberra pada bulan November 1989 bertujuan membangun kerja sama ekonomi.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
"Saya rasa diperlukan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, pegabungan kementerian luar negeri dan perdagangan. Karena informasi ke depan harus luar negeri," tegasnya di Jakarta, Sabtu (14/11).
Menurutnya, pembentukan itu bisa meningkatkan fokus pemerintah dalam memersiapkan Indonesia memasuki era liberalisasi ekonomi.
"Penggabungan dua kementerian ini untuk mempertegas fungsi negosiasi dan kerjasama dalam perdagangan luar negeri. Permasalahan industri dalam negeri diserahkan kepada Kementerian Perindustrian."
Dalam kesempatan sama, mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengungkapkan, Indonesia tak bisa menghindar kerja sama perdagangan internasional, semacam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Trans-Pasific Partnership (TPP). Pemerintah diharapkan melakukan antisipasi.
"Perdagangan luar negeri sudah tidak dapat dihindari," ujarnya.
(mdk/yud)