Peringkat Kemudahan Bisnis Indonesia Stagnan, Ini Kata Kemenkeu
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir mengatakan, Indonesia sudah banyak melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk mendorong peningkatan kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Dari 43 perizinan perpajakan dipangkas menjadi 23 izin.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir mengatakan, Indonesia sudah banyak melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk mendorong peningkatan kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Dari 43 perizinan perpajakan dipangkas menjadi 23 izin.
"Tidak stagnan sebenarnya dari sisi peringkat, tapi kan ada indikator yang membaik. Misalnya proses administrasi pajak sudah berkurang drastis dari 43 ke 23," ujar Amir saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (25/10).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Alfred Budiman berhenti bekerja di bank? Saya kerja di bank itu sejak 2020 dan resign kemarin pada Mei 2023, karena dulu tiap bulan saya ada gaji yang masuk ke rekening. Nah kalau sekarang, saya justru harus nabung di tanggal gajian,” terangnya.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Danamon berkolaborasi? Hal ini merupakan bagian dari komitmen keduanya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Amir melanjutkan, selain melakukan reformasi perizinan, Kementerian Keuangan juga sudah mempersingkat pengurusan izin khusus perpajakan. Meski demikian, pihaknya akan terus melihat dan mengkaji hambatan yang membuat peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih stagnan.
"Pajak meningkat, time untuk memenuhi aktivitas perpajakan juga meningkat. Sangat baik. Memang yang di OSS sudah jalan, tapi ini mungkin tahap mengevaluasi kenapa masih ada kendala kendala itu," jelasnya.
Ke depan, pemerintah masih punya beberapa pekerjaan rumah untuk memperbaiki kemudahan berbisnis. Adapun di antaranya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing juga pengoptimalan infrastruktur yang sudah dibangun.
"Sebetulnya kalau saya memahami kelihatannya pemerintah sudah identifikasi. Itu adalah area-area yang perlu didorong reformnya. Seperti area SDM, infrastruktur. Itu reformasi sektoral yang perlu didorong," tandasnya.
Sebelumnya, Laporan ease of doing business Bank Dunia 2020 menyebut tingkat kemudahan berusaha Indonesia stagnan di posisi ke-73 dari 190 negara di dunia. Meski mentok di peringkat yang sama seperti tahun lalu, secara score, Indonesia sedikit mengalami peningkatan yakni pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.
Analis Bank Dunia Maksym Lavorskyi mengatakan, Indonesia memang tak mengalami peningkatan pada posisi peringkat kemudahan berusaha. Meski begitu, Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan jika dibandingkan tahun lalu, salah satunya terkait perizinan memulai bisnis dan investasi.
"Indonesia mengalami peningkatan yang sangat substansial. Jika dilihat kembali pada 2004, butuh waktu sekitar 180 hari bagi pengusaha untuk mendaftar dan menjalankan bisnis. Sekarang hanya dibutuhkan 12 hari," ujarnya di konferensi pers Bank Dunia, Jumat (25/10).
Bank Dunia juga tak membantah, laju reformasi iklim usaha memang tengah melambat untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tetapi, ada 5 negara Asia Timur dan Pasifik yang berada di antara 25 negara dengan pencapaian tertinggi secara global.
Mereka adalah Singapura (ke-2), Hong Kong, China (ke-3), Malaysia (ke-12), Taiwan (ke-15) dan Thailand (ke-21). Adapun China adalah salah satu negara yang masuk 10 teratas dalam melakukan perbaikan selama 2 tahun berturut-turut.
"Dorongan reformasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik terus berlanjut, dengan perbaikan signifikan yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti China," ungkap Manager of the World Bank's Global Indicators Group.
Baca juga:
Meski Peringkat Kemudahan Bisnis Stagnan, RI Mampu Perbaiki 5 Bidang Ini
RI Jadi Negara Dengan Reformasi Bisnis Terbanyak di Asia Timur, Kalahkan China
Peringkat Kemudahan Bisnis Indonesia Stagnan di Peringkat 73
Pemerintah Beberkan Penyebab Izin Usaha Kerap Terhambat di Daerah
Perizinan di RI Masih Rumit, Bikin Ruko Seperti Bangun Apartemen
Desember 2019, Bos BKPM Janjikan Layanan Online Single Submission Prima