Perkuat daya saing, BUMN asuransi diminta tangkap dana repatriasi
BUMN seperti Jiwasraya, Taspen dan lainnya dapat mengejar ketertinggalan dari swasta.
Membaiknya iklim investasi pasar modal membuat perusahaan asuransi milik swasta berlomba-lomba menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan dana hasil pengampunan pajak. Sayangnya, langkah ini belum diikuti oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyarankan agar perusahaan asuransi milik negara seperti Jiwasraya, Taspen dan lainnya dapat mengejar ketertinggalan dari swasta.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa saja kegiatan yang dilakukan Relawan Bakti BUMN di Meunasah Asan? Relawan yang lolos seleksi dari BUMN itu nantinya akan mengadakan berbagai kegiatan dari 15 – 17 Agustus 2023 dalam tiga bidang yaitu pendidikan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan lingkungan hidup.
-
Kapan program Bakti BUMN di Meunasah Asan dilaksanakan? Relawan yang lolos seleksi dari BUMN itu nantinya akan mengadakan berbagai kegiatan dari 15 – 17 Agustus 2023 dalam tiga bidang yaitu pendidikan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan lingkungan hidup.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
"Semisal yang paling siap menyerap dana repatriasi adalah Bumiputera. Karena usaha asuransi mutual ini dibangun sejak 1912 dan diminta OJK melakukan restrukturisasi manajemen agar bisa lebih fleksibel dan kompetitif di dunia usaha yang sudah mengalami demikian banyak perubahan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (10/8).
Selain soal daya saing dan pengembangan bisnis yang kurang dibanding swasta, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan milik negara belum mau berpartisipasi menampung dana repatriasi.
Pertama, belum ada aturan pelaksanaan tentang investasi di bidang asuransi untuk menyambut repatriasi dana tax amnesty. Meski, kata dia, itu juga belum ada di instrumen keuangan lain seperti reksadana, Surat Utang Negara (SUN), obligasi, deposito lantaran belum ada juklak teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kedua, sektor asuransi adalah jasa pendukung tergantung dari sektor riil yang membutuhkan jasa proteksi asuransi seperti infrastruktur, manufacturing, pertambangan, pariwisata dan lainnya yang lebih dulu menyerap dana repatriasi," jelas dia.
Ketiga, asuransi adalah long term business sedangkan tax amnesty bersifat jangka pendek meskipun dibatasi minimal 3 tahun dana mengendap. Terakhir, investasi di asuransi bukan merupakan prioritas dalam penggunaan dana repatriasi pada skema tax amnesty.
Baca juga:
Jokowi sebut tax amnesty tambah kas negara jadi Rp 11,8 T
Jokowi akan terjunkan menko & menteri buat pertahankan tax amnesty
Jokowi minta pengusaha Jateng tak simpan dana di luar negeri
Dana amnesti pajak boleh mengalir ke luar pasar keuangan
PKF Tangerang komit pembangunan ekonomi masyarakat Banten
Jadi penampung tax amnesty, Bank DBS sosialisasi ke 800 nasabah
Presiden Jokowi: Semua negara berebut aliran dana masuk