Petani Diprediksi akan Kekurangan Pupuk Subsidi di 2021, Ini Penyebabnya
Berdasarkan usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dari seluruh daerah, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 mencapai 23,4 juta ton, jauh lebih besar dari anggaran APBN 2021 yang hanya mampu memenuhi subsidi sekitar 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin, menyebut bahwa potensi terjadinya kelangkaan atau kekurangan pupuk pada tahun 2021 masih cukup besar karena perbedaan yang signifikan antara kebutuhan dengan alokasi yang diberikan Pemerintah.
Seperti diketahui, berdasarkan usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dari seluruh daerah, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 mencapai 23,4 juta ton, jauh lebih besar dari anggaran APBN 2021 yang hanya mampu memenuhi subsidi sekitar 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair.
-
Apa yang diminta Mentan untuk dibenahi terkait subsidi pupuk? Mentan meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. "Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan? Kemudian, penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
-
Bagaimana cara petani di Desa Sukomakmur memperoleh pupuk? Lihun mengeluhkan pembelian pupuk yang harus menggunakan kartu tani. Kalau tidak menggunakan kartu itu, petani harus membeli pupuk eceran yang harganya sangat mahal.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Kenapa alokasi pupuk bersubsidi diusulkan untuk ditingkatkan? "Karena itu kita usulkan alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kita berupaya terus untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi, sesuai dengan arahan Presiden dan saat ini telah disetujui oleh DPR untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton," jelas Mentan Amran, Kamis (2/5/2024).
-
Kenapa Mentan meminta agar mekanisme subsidi pupuk diubah? Dengan porsi pupuk bersubsidi yang hanya mencakup 38 persen dari total pupuk yang dibutuhkan, mekanisme subsidinya pun perlu dipertimbangkan dengan matang.
"Benar, kelangkaan pupuk masih akan terjadi pada 2021 ini, karena perbedaan kebutuhan dengan kemampuan keuangan Negara," kata Bustanul saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu (27/1).
Di saat yang sama, pemerintah bersama produsen pupuk telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasi dan efisiensi anggaran subsidi pupuk. Upaya pertama yakni dengan menurunkan HPP produksi salah satunya melalui melalui insentif harga gas bagi industri pupuk. Langkah ini berhasil menciptakan efisiensi sebesar Rp 2,4 triliun berkat penurunan HPP mencapai 5 persen.
Kemudian, pemerintah juga melakukan perubahan formula NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12 sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp2,2 triliun.
Selanjutnya, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap HET pupuk bersubsidi sebesar Rp300-450 per kg, dan menghasilkan efisiensi Rp2,5 triliun. Sederet upaya tersebut menghasilkan total efisiensi sekitar Rp7,3 triliun yang dapat menutupi kekurangan APBN untuk subsidi pupuk 2021.
Bustanul menilai dengan kenaikan HET pupuk subsidi dan dengan simulasi harga gas yang turun, maka volume pupuk bersubsidi bisa bertambah sampai 13 juta ton, dengan anggaran yang sama, yakni Rp25,3 triliun.
"Analisis skenario itu menghasilkan volume pupuk bersubsidi naik menjadi 13,6 juta ton jika harga gas turun mengikuti harga gas tingkat internasional," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila tersebut.
Waspada Database Petani
Selain alokasi pupuk subsidi, Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia selaku produsen juga perlu mewaspadai database petani dalam kelompok tani yang harus mengunggah e-RDKK ke sistem pupuk bersubsidi di Kementan.
Sekitar 42 persen petani Indonesia tidak menjadi anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) sehingga cukup menyulitkan verifikasi kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk.
Di samping itu, sampai Desember 2020 implementasi Kartu Tani baru mencapai 1,65 juta orang atau 11,87 persen dari 13,9 juta petani yang tercatat dalam e-RDKK 2020, berdasarkan data Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan.
"Isu akurasi e-RDKK dan cakupan atau akses Kartu Tani merupakan PR yang harus diselesaikan dalam implementasi subsidi pupuk pada 2021," kata Bustanul.
(mdk/idr)