Petani makin tua hingga alih fungsi lahan ancam cita-cita swasembada Indonesia
Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan pertanian, dan semakin menuanya usia para warga yang memilih mata pencaharian sebagai pekerja di sektor pertanian.
Pemerintah disebut perlu lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi beragam tantangan yang dinilai bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan pertanian, dan semakin menuanya usia para warga yang memilih mata pencaharian sebagai pekerja di sektor pertanian.
"Meski pernah sukses dengan swasembada pangan pada beberapa dekade lalu, Indonesia kini dihadapkan pada banyak tantangan kalau ingin kembali meraih swasembada pangan," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (16/10).
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menginginkan pemerintah dapat benar-benar mencegah lahan produktif yang dialihfungsikan seperti untuk membangun properti. "Banyak lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan permukiman dan industri," kata Bambang Haryo.
Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini ada satu pengembang di kawasan Jawa Barat yang sedang membangun di atas lahan pertanian yang produktif sehingga seharusnya penegakan hukum dilakukan sesuai regulasi tata ruang. Dia menginginkan pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki lahan terbatas, tetapi mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.
"Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan," paparnya.
Bambang Haryo juga menyoroti masih adanya kebijakan impor yang dilakukan saat petani mau panen sehingga semakin membuat petani kehilangan semangat dalam mengusahakan produksi dari lahan yang digarapnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo dalam sejumlah kesempatan juga menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pertanian padahal saat ini Indonesia masih memerlukan banyak sekali lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Dia menyatakan keprihatinannya karena banyak lahan pertanian produktif, khususnya di pulau Jawa, yang ternyata saat ini telah dialihfungsikan.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, pertumbuhan penduduk global pada 2050 mendatang diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar 9,3 miliar orang. Maka dari itu, ujar dia, populasi yang membengkak tersebut tentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dunia, termasuk Indonesia.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Siapa yang menjadi ketua PDRI di Sumatera Barat? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
Baca juga:
Petani ogah tanam kedelai, produsen tempe Sumbar krisis bahan baku
Banyak permintaan, PT SNJ bangun cold storage ke-4 kapasitas 30.000 ton
Ombudsman: Manajemen logistik di Indonesia masih belum modern
Ini penyebab bergejolaknya harga beras di Indonesia versi Ombudsman
Empat peran dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan RI
DPR singgung produksi beras RI surplus tapi harga masih mahal
DPR: Meski ada HET, harga beras di pasaran masih tinggi