Petani minta pemerintah hapus program subsidi benih

Masalah pertama di dunia pertanian Indonesia adalah lahan produksi yang sempit dikarenakan lahan daratan di Indonesia lebih kecil dibanding lautan. Sehingga harus diupayakan pertanian yang modern (corporate farming) untuk menyiasati hal ini.

2017-10-23 20:17:12

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dodik Ridho Nurrochmat menuturkan, masalah pertama di dunia pertanian Indonesia adalah lahan produksi yang sempit dikarenakan lahan daratan di Indonesia lebih kecil dibanding lautan. Sehingga harus diupayakan pertanian yang modern (corporate farming) untuk menyiasati hal ini.

"Swasembada masih bisa dilaksanakan caranya salah satunya harus lebih mendorong petani untuk lebih maju. Kemudian terus berusaha meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian," katanya dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Adapun, beberapa poin permasalahan yang diungkapkan petani yang hadir pada rembuk nasional ini adalah subsidi benih. Di mana, para petani meminta agar program ini dihapuskan. Sebab, benih yang diberikan oleh pemerintah varietasnya tidak sesuai, dan seringkali kurang cocok dengan daerah tanam sehingga produksi tidak seperti yang diharapkan petani.

Kedua, permasalahan penyuluhan pertanian yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Ketiga, sudah menuanya peralatan di industri gula yang menyebabkan produk gula petani rendah. Keempat, mahalnya pakan untuk unggas dan sulitnya memperoleh breeding sapi yang baik.

Dari permasalahan benih, petani mengharapkan pemerintah bisa memfasilitasi petani agar bisa menghasilkan benih sendiri atau didorong terbentuknya kebun benih desa. Petani juga meminta penyuluhan dilaksanakan lebih kontinyu. Permasalahan sudah menuanya alat produksi di pabrik gula, petani meminta pengelolaan pabrik jika pemerintah sudah tidak mampu bisa diserahkan kepada swasta sehingga regenarasi alat bisa terlaksana.

Ketahanan dan kedaulatan pangan tidak lepas dari peran dan kiprah Bulog di dalamnya. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso mengungkapkan, cukup banyak keluhan petani sebagai ujung penggerak kedaulatan pangan yang disampaikan ke Bulog. Mulai dari mengenai impor daging, impor gula, pembelian gabah dan permasalahan lainnya.

Gunarso mengatakan, posisi Bulog adalah operator pelaksana dari kebijakan regulasi pemerintah. Namun regulasi tersebut seringkali tidak memihak pada Bulog. Untuk bisa menangani masalah seperti di atas yang datang ke Bulog, pihaknya memerlukan database yang baik agar Bulog mengetahui stok pangan yang ada di masyarakat, di pedagang dan di pihak-pihak lain.

Menurut Gunarso, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah agar permasalahan di Bulog khususnya dan ketahanan pangan secara umum bisa tertangani dengan baik. Pertama, policy data based by science, dalam hal ini kebijakan yang keluar harus berdasar keilmuan sehingga akurat. Kedua, kebijakan harus terintegrasi hulu dan hilir, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa menguntungkan Bulog, sebagai BUMN yang menghasilkan bagi pemerintah dan tentunya memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ketiga, perlu dibentuk adanya lembaga yang independen (lembaga pangan nasional) di bawah Presiden untuk menangani seluruh masalah pangan dan sifatnya tidak sektoral.

Menanggapi semua permasalahan tersebut, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Pasaribu mengatakan, Indonesia tidak mungkin berdaulat pangan jika petani tidak berdaulat.

"Biarkan petani berdaulat sehingga mampu dengan sendirinya menentukan benih, pupuk atau hal lain yang dipakai bertani. Itu yang akan membuat petani mampu meningkatkan hasil dari mereka," jelas Benny.

Agar terwujud keamanan pangan, selain menjadi petani yang berdaulat adalah hapus bantuan pemerintah baik berupa benih, pupuk atau alsitan. Sebab, menurutnya, hal-hal seperti ini yang seringkali membuat petani tidak bisa menentukan apa yang terbaik yang harus digunakannya.

Solusi dari penghapusan bantuan ini adalah pemberian langsung (transfer langsung) kepada petani yang berhak atau subsidi bisa dialihkan ke pasca panen.

"Seringkali petani mampu memproduksi hasil pertanian dengan baik namun kemudian hasil tersebut tidak bisa diolah secara maksimal sehingga banyak hasil pertanian terbuang percuma," paparnya.

Dia menambahkan, solusi dari masalah pasca panen bisa berupa pembangunan storage atau industrialisasi hasil pertanian. Industrialisasi hasil pertanian dalam hal ini mengolah bahan pertanian tidak hanya sebatas menjadi bahan pangan, namun menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan di industri lain yang jika dijual harganya cukup mahal.

Ini wajib dilakukan agar pertanian Indonesia maju dan membuat negara memperoleh pendapatan lebih banyak dari hasil pengolahan bahan pertanian.

Poin penting lain adalah kebijakan tata niaga dan harga. Benny mengatakan, penentuan HET (harga eceran tertinggi) tidak tepat. Sebaiknya, pemerintah memakai harga dasar yang diterima petani. Poin selanjutnya dibentuk koperasi untuk petani. Koperasi yang dibentuk harus dijadikan sebagai lembaga korporasi milik petani atau peternak.

Koperasi harus sebagai wadah kontrak bagi petani namun kegiatan dan keanggotaannya harus jelas. Dan poin yang terakhir adalah apapun yang diproduksi petani atau peternak harus bebas pajak karena beberapa hasil produksi pertanian terkena pajak dan itu seringkali memberatkan petani.

Baca juga:
Lampung siap jadi sentra holtikultura nasional
Wantimpres: Mafia di bidang migas sudah dikalahkan jika di pangan ada hentikan!
Wapres JK pesan pengusaha optimalkan kebiasaan 'ngopi' penduduk Indonesia
Wapres JK tekankan teknologi adalah kunci wujudkan mimpi swasembada
Petani makin tua hingga alih fungsi lahan ancam cita-cita swasembada Indonesia
Petani ogah tanam kedelai, produsen tempe Sumbar krisis bahan baku

(mdk/sau)