PLN Didesak Ungkap Penyebab Sebenarnya Listrik Padam Hingga 9 Jam
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait insiden pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten selama 9 jam. Pemanggilan ini pun guna memastikan penyebab dari pemadaman listrik yang mengakibatkan sejumlah masyarakat dirugikan.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait insiden pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten selama 9 jam. Pemanggilan ini pun guna memastikan penyebab dari pemadaman listrik yang mengakibatkan sejumlah masyarakat dirugikan.
"Komisi VII merasa concern terhadap kejadian pemadaman yang luar biasa dilihat dari sisi lamanya terjadi pemadaman, kemudian kedua dari coverage daerah yang menderita luar biasa," ujar Anggota Komisi VII, DPR RI Partai Nasdem, Kurtubi, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8).
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa saja yang disetujui DPR RI untuk BUMN di tahun 2024? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
Kurtubi mengatakan akibat kejadian tersebut banyak masyarakat yang menderita dikarenakan aktivitas kesehariannya terganggu. Pihaknya pun tidak menutup mata dan mendesak pihak PLN untuk melakukan investigasi lebih dalam terkait penyebab utama kejadian tersebut.
"Di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi sutet di ungaran itu yang kita dengar sejauh ini. Atau karena pohon gitu, karena ini banyak dipertanyakan. Kami akan mendorong untuk terus dilakukan investigasi seindependen mungkin," jelasnya.
Dia berharap PLN mampu menguak secara jujur apa yang menyebabkan padamnya listrik di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. "Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari masalah ini," pungkasnya.
ESDM Terjunkan Tim Investigasi
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mulai melakukan investigasi terjadinya pemadaman listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah pada Minggu (4/8).
Kementerian ESDM telah menerjunkan Tim Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan penyelidikan dan menginvestigasi penyebab terjadinya pemadaman.
"Kita telah mengirimkan Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan investigasi ke Gandul dan ke Ungaran-Pemalang. Tim tersebut sudah ada di lapangan untuk melakukan penyelidikan mencari penyebab pasti terjadinya pemadaman, pokoknya cari tahu apa penyebabnya," ujar Direktur Jenderal Ketengalistrikkan Kementerian ESDM Rida Mulyana seperti dikutip dari Antara.
Hasil investigasi dari inspektur ketenagalistrikan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM kepada bagian penyiapan program untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada pelanggan oleh PT PLN (Persero) menjadi lebih baik.
"Tujuan dikirimkannya tim tersebut bukan untuk mencari kesalahan siapa-siapa tapi untuk kedepannya seperti apa diaturnya," lanjutnya.
Rida menambahkan Kementerian ESDM akan melihat apakah regulasi yang sudah dibuat cukup efektif untuk membuat atau meyakinkan pelayanan publik PLN itu sudah sesuai dengan yang diharapkan.
"Mutu dan pelayanan publik harus berjalan dengan baik. Dan jika kompensasi itu tidak juga membuat pelayanan PLN menjadi lebih baik maka sanksinya akan kita buat lebih keras, dan ini sesuai dengan arahan Menteri ESDM untuk memberikan 'cambuk' kepada teman-teman PLN agar mampu meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat karena kita tahu betul kelistrikan sudah menjadi kebutuhan mendasar," tegas Rida.
Pemadaman listrik yang terjadi harus dilakukan investigasi agar kejadian yang sama tidak lagi terjadi di kemudian hari. "Kerugian yang dialami pelanggan juga menjadi catatan penting bagi Kementerian ESDM agar dapat memperbaiki regulasi yang menjadi aturan main bagi PLN agar kejadian yang merugikan pelanggan tersebut tidak lagi terjadi di masa mendatang," jelas Rida.
Baca juga:
Meski Reses, DPR Panggil Direksi PLN Jelaskan Kasus Mati Listrik
Akibat Listrik Padam 9 Jam, MRT Jakarta Rugi Rp507 Juta
Pemerintah Minta Pembayaran Kompensasi PLN Dilaporkan per 3 Bulan
PLN Siapkan Rp865 Miliar Beri Kompensasi Pelanggan Akibat Listrik Padam 9 Jam
Listrik PLN Padam 9 Jam jadi Peringatan untuk Indonesia
PLN: Sistem Kelistrikan DKI, Banten dan Jawa Barat Sudah Normal
Tak Dampingi Jokowi Saat Temui Dirut PLN, Menteri BUMN Sedang Naik Haji