PLN soal rencana pencabutan regulasi DMO tahun depan: Kamu mau tarif listrik naik?
Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana pencabutan DMO batu bara setidaknya memberikan angin segar bagi PLN. Sebab, apabila kebjikan itu dilakukan akan berdampak kepada kenaikan tarif listrik.
Presiden Joko Widodo batal mencabut regulasi harga khusus batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik market obligation (DMO). Pembatalan tersebut diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar di Istana, Bogor, beberapa waktu lalu.
Namun, pembatalan DMO hanya sementara menyusul pernyataan pemerintah yang masih ingin mengevaluasi kebijakan tersebut. Kabarnya, rencana pencabutan DMO kemungkinan dilakukan tahun depan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana cara PLTA Ketenger menghasilkan listrik? Air yang sudah tertampung di kolam selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
Menanggapi itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana pencabutan DMO batu bara setidaknya memberikan angin segar bagi PLN. Sebab, apabila kebjikan itu dilakukan akan berdampak kepada kenaikan tarif listrik.
"(Tahun depan ada kemungkinan dicabut lagi?) Doain saya (PLN) dong. Memang kamu mau listrik naik?," kata Syofvi saat ditemui di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Jumat (3/7).
Sementara, saat dimintai tanggapan terkait dengan alokasi batu bara untuk DMO saat ini sebesar 25 persen. Dirinya justru kembali melimpahkannya kepada pemerintah. "Itu urusan pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya. Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, mendesak pemerintah konsisten untuk menjalankan aturan kewajiban penjualan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batubara dan tidak mengubahnya. Menurutnya, kebijakan kewajiban DMO batubara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Kewajiban DMO ini bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara bagi PLN atau pun menyelamatkan keuangan PLN. Tetapi lebih dari itu, kewajiban DMO batubara sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan produksi batubara yang selama puluhan tahun dieksploitasi tanpa batas," ujarnya dalam diskusi media Tarik Ulur Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, di Cikini, Jakarta Pusat.
Dia menyebut bahwa rencana Pemerintah Jokowi-JK untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan hanya untuk meredam kegaduhan publik. Dengan demikian, masih ada upaya dari para pihak untuk kembali menggulirkan isu pencabutan kebijakan DMO ini. "Ada kemungkinan peluang pencabutan akan dilakukan kembali," ujarnya.
Baca juga:
Resmi kerja sama, PLN bakal alirkan listrik ke lima kilang milik Pertamina
Ini tanggapan pengusaha soal polemik rencana pencabutan harga DMO batubara
PLN dan CIRED Indonesia undang ahli distribusi kelistrikan
Aturan DMO dinilai sebagai peredam eksploitasi batubara tanpa batas puluhan tahun
Salah satu pembangkit terbesar proyek 35.000 MW senilai Rp 6,1 T mulai beroperasi