PLN tidak lagi terancam gagal bayar
Tertutup kemungkinan PLN gagal bayar karena kekurangan anggaran, namun tingginya harga ICP perlu diwaspadai.
PT PLN (Persero) tidak lagi terancam bakal gagal bayar atau bangkrut (default) setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengalokasikan dana cadangan energi sebesar Rp 23 triliun.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menyebutkan, PLN terancam gagal bayar jika hanya boleh menggunakan dana subsidi yang disepakati sebesar Rp 65 triliun.
-
Siapa yang mendapat tugas untuk menyalurkan subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Mengapa subsidi energi ini dianggap penting bagi Indonesia? Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,
-
Kapan Pertamina mulai mendapat tugas menyalurkan subsidi energi? Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
-
Bagaimana Pertamina memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran? Pertamina telah melakukan pendaftaran subsidi tepat bagi kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. Pertamina juga telah melakukan pendataan masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan Subsidi LPG Tabung 3 Kg.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
Sebab, kemampuan pembayaran perseroan atas pinjaman tanggungan (debt service coverage ratio/DSCR) menjadi rendah. PLN pun harus menggunakan seluruh dana cadangan energi tersebut.
"Tetapi kan disetujui jadi hal itu (gagal bayar) tidak akan terjadi. Tidak bisa kalau tanpa dana cadangan. Kalau dengan dana cadangan energi itu, baru DSCR aman atau di atas batas minimal 1,5 kali. Walau angka DSCR tersebut tidak setinggi jika usulan subsidi listrik yang diajukan pemerintah dikabulkan DPR," jelas Jarman di Jakarta, Kamis (26/4).
PLN terpaksa harus mengurangi besaran investasi listrik tahun ini dan ada sedikit pengurangan untuk proyek baru. Sedangkan untuk proyek yang sudah on progress, akan tetap berjalan. "Investasi untuk proyek baru nantinya bisa tidak seluruhnya dikucurkan tahun ini tetapi dibagi ke beberapa tahun ke depan. Kami menyerahkan sepenuhnya perencanaan investasi ini kepada direksi PLN," tegasnya.
Namun, ancaman gagal bayar justru muncul jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price) merangkak naik. “ICP diasumsikan sebesar USD 105 per barel dalam APBN-P, jika realisasinya lebih dari itu ada kemungkinan subsidi listrik akan membengkak,” ucap Jarman.
Untuk itu, pemerintah meminta PLN untuk mengendalikan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit. Target pemerintah, realisasi konsumsi BBM pembangkit PLN tahun ini tidak akan melebihi 7,6 juta kiloliter. Dengan demikian, porsi BBM dalam bauran energi bisa sebesar 13 persen.
(mdk/oer)