PNS ATR Terlibat Mafia Tanah, Menteri Sofyan Tak Segan Pidanakan
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tak segan-segan akan mempidanakan pegawai BPN yang menjadi bagian dari aksi para mafia tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tak segan-segan akan mempidanakan pegawai BPN yang menjadi bagian dari aksi para mafia tanah.
"Oknum BPN sendiri sudah mengatakan kita keras sekali. Begitu hasil pemeriksaan jelas dan pemutusan jelas maka kita tidak segan-segan mempidanakan jika memang ada unsur pidana," kata Menteri Sofyan dalam Konferensi Pers Mafia Tanah, Senin (18/10).
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Sumatra Thawalib resmi didirikan? Pada tahun 1918, nama Koperasi Pelajar berubah menjadi Sumatra Thawalib yang dicanangkan oleh Ichwan, El Yunusy, Jalaluddin Thalib, dan Inyiak Mandua Basa pada tahun 1919.
-
Siapa yang didorong oleh Kementan untuk memperkuat lumbung pangan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Gudang-gudang lumbung pangannya sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian? Mentan juga mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian, mengingat APBN sektor pertanian yang terbatas.
-
Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan perkebunan sawit? Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan. Serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terkait keberadaan pegawai BPN yang terlibat dengan para mafia tanah. Pihaknya tentu akan melakukan tindakan yang tegas sebagai upaya dalam perbaikan sistem di BPN.
Dia menyebut saat ini terdapat 40 ribu pegawai yang bekerja di BPN. Dia pun mengilustrasikan pegawainya seperti apel-apel yang berada di dalam keranjang besar, dari 40.00- tersebut tentu ada 1-2 orang yang sifatnya busuk atau jahat.
"Kalau keranjang besar itu berisi apel maka satu atau dua apel mungkin ada yang busuk begitu juga dalam organisasi yang besar," ujarnya.
Tak Semua Pegawai Nakal
Kendati demikian, dia menegaskan bukan berarti BPN dipenuhi dengan pegawai-pegawai yang beritikad buruk. Itu hanya 1-2 orang saja, oleh karena itu pihaknya akan menindak tegas pegawai yang terlibat dengan mafia tanah.
"Jadi jangan menganggap bahwa BPN ini penuh dengan orang-orang itikad buruk, memang ada tapi tidak banyak, yang itu kami ambil tindakan yang keras," ujarnya.
Dia pun tak pungkiri bahwa masalah mafia tanah bukan masalah baru. Namun, bedanya dulu belum ada upaya yang sistemik untuk memerangi mafia tanah.
"Oleh karena itu, sejak 2017 mulai membikin tim anti mafia tanah, dari tahun ke tahun kami masih intensif kita bekerja dan bapak Presiden memberikan perhatian hal ini, untuk kita memerangi mafia tanah," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)