PNS Pindah ke IKN Mulai Tahun 2025, Otorita IKN Tambah Proyek Rumah Baru
Proyek tersebut diinisiasi oleh sejumlah pengembang seperti PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) mulai 2025.
Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan akan dimulai pada 2025 mendatang. Rencana ini selaras dengan dua milestone besar pembangunan infrastruktur di IKN, yakni pada 2025 dan 2028.
Demi mempersiapkan proses pemindahan ASN ke IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada sejumlah proyek pembangunan rumah baru di IKN. Itu bakal diinisiasi oleh sejumlah pengembang seperti PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) mulai 2025.
- Intip Kehidupan Pekerja Proyek IKN, Bangga Jadi Saksi Ibu Kota Baru hingga Rindu Berat pada Keluarga
- PT PII Jamin 52 Proyek Infrastruktur BUMN Senilai Rp503 Triliun, Ini Rinciannya
- Pengembang Properti Mulai Jual Perumahan dan Apartemen di IKN Nusantara
- Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
"Pembangunan hunian pasti akan kita tambah lagi. Untuk tahun depan ini, KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dari Intiland ada 109 rumah tapak. Dari Nindya Karya ada 8 tower lagi," terang Basuki dalam lawatannya ke Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12).
Tak hanya untuk para ASN di kementerian pusat, Otorita IKN juga menyiapkan hunian bagi para pegawai di lembaga eksekutif dan yudikatif yang bakal ikut berpindah, seperti Mahkamah Agung (MA) hingga DPR/MPR RI.
"Kemudian untuk yang yudikatif dan legislatif harus kita siapkan. Yudikatif dan legislatif kita perkirakan 900-1.000 orang. Saya harus siapkan itu," kata Basuki.
Jumlah PNS Pindah ke IKN
Kendati begitu, Basuki belum bisa mengestimasi secara pasti, akan ada beberapa banyak nantinya ASN maupun pekerja yang hijrah dari Jakarta ke IKN.
Tak hanya untuk pekerja tingkat pegawai, Otorita IKN pun tengah mempersiapkan adanya tambahan rumah tapak menteri. Seperti diketahui, jumlah kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini membengkak, dari sebelumnya 34 kementerian menjadi 48 kementerian.
Basuki mengutarakan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk membangun rumah tapak menteri yang baru. Meskipun secara lokasi itu nantinya tidak akan berada di kompleks yang sama dengan rumah menteri yang sudah terbangun.
"Kalau tanahnya pasti ada. Cuman berapa yang akan kita bangun nanti saya koordinasikan dengan PU dan Perumahan. (Di tempat yang sama?) Enggak, pasti yang di lain. Kan sudah penuh di situ," pungkas Basuki.