Pos Indonesia Hadirkan Beragam Layanan Digital Baru, ini Rinciannya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi PT Pos Indonesia (Persero) atas peluncuran new platform layanan digital Kurir dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Yakni layanan digital PosAja!, Pospay, serta Pos Migran Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi PT Pos Indonesia (Persero) atas peluncuran new platform layanan digital Kurir dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Yakni layanan digital PosAja!, Pospay, serta Pos Migran Indonesia.
Sebab, kata Menteri Erick, kehadiran tiga platform layanan digital tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat selaku pelanggan setia PT Pos Indonesia. Menyusul, adanya kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai jenis transaksi di tengah penerapan kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
-
Siapa yang mendorong literasi digital di Indonesia? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet.
-
Bagaimana PLN mendemonstrasikan transformasi digitalnya? Transformasi digital yang dilakukan PLN mampu membawa PLN menjadi perusahaan yang memiliki customer experience yang diakui di kancah global. "Lewat transformasi digital, PLN mengubah proses bisnis menjadi lebih ringkas, sederhana dan transparan. Terdapat 13 transformasi digital yang telah dilakukan PLN secara end to end dari hulu hingga ke hilir,” tegas Darmawan.
-
Bagaimana PLN melakukan transformasi digital? “PLN menata proses bisnis lewat digitalisasi dari yang semula berserak, terfragmentasi, menjadi terkonsolidasi dan terintegrasi. Dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi," ucap Darmawan.
-
Kapan BRI memulai transformasi digitalnya? BRI telah mengupayakan transformasi digital yang berkelanjutan sejak 3-4 tahun terakhir.
-
Apa itu iklan digital? Keunggulan utama iklan digital yaitu kemampuannya untuk menargetkan iklan secara spesifik. Adanya database pengguna dan perilaku online, perusahaan dapat menyajikan iklan hanya kepada kelompok audiens yang ditentukan.
-
Apa tujuan dari acara Indonesia Berdaulat Digital (IBD)? Acara Indonesia Berdaulat Digital (IBD) bertujuan untuk memajukan diskursus dan komitmen pemerintah, industri dan masyarakat Indonesia dalam memperkuat ekosistem internet Indonesia.
"Karena adanya pandemi Covid-19 ini sudah mengubah berbagai aktivitas masyarakat ke serba digital. Saya kira ini adalah sesuatu yang baik bagi PT Pos untuk terus memperkuat infrastruktur digital," singkatnya saat melakukan kunjungan kerja Menteri BUMN Erick Thohir ke Kantor Pos Bogor, Jl Juanda no 5 Bogor, Sabtu, (11/9).
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad menyampaikan, bahwa sejumlah layanan digital tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan perkembangan teknologi dan keuangan saat ini.
"Pospay sangat tepat menjadi sarana Digital Financial Inclusion, karena Pospay membantu pedagang kecil dan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi seperti perbankan," ujarnya.
Selanjutnya
Faizal menyatakan banyak layanan keuangan digital yang dapat dinikmati oleh pengguna Pospay. Di antaranya layanan transaksi pembayaran berbagai macam tagihan, transaksi Q-RIS, transfer dana rekening giro pos ke berbagai rekening bank hingga 50 juta rupiah per hari, kirim weselpos kepada penerima yang tidak memiliki rekening bank, saldo tidak terbatas.
"Lalu, layanan syariah termasuk zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan qurban, tidak adanya biaya administrasi bulanan maupun bunga atas simpanan, hingga pembayaran pajak sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan Indonesia," bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya meyakini kehadiran Pospay mampu mendukung para nasabah untuk mendirikan unit bisnis kantor pos mandiri berupa Pospay Agen. Mengingat, adanya keleluasaan dan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa batas wilayah.
"Layanan Pospay bahkan menjangkau kebutuhan para Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan proses transaksi keuangan dari luar negeri untuk kebutuhan transaksi yang ada di dalam negeri," tandasnya.
(mdk/bim)