Potret Ketimpangan RI, Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Setara Milik 100 Juta Warga

The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

2020-02-11 06:00:00

The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.

Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.

Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.

The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.

Terkait hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Effendi Simbolon, merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

"Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata," ungkapnya seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan posisi yang perlu diganti salah satunya menteri keuangan terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional. "Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga meninjau ulang (reshuffle) betul kan? Menteri keuangannya lah yang bertanggung jawab," tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran pengentasan kemiskinan yang cukup besar. Khususnya untuk kemiskinan di Papua.

"Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp 100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar Jawa, khususnya papua," tuturnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebijakan BBM satu harga. "Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua," jelasnya.

Ke depannya, dia memastikan pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.

"Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.

"Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarkan informasi dan hal-hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan," tutupnya.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi karena dia mengaku belum mengetahui pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di Indonesia. "Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi," singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Bank Dunia: Tingkat Kemiskinan di Papua Tertinggi di Indonesia

Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia pada 2019 masih tinggi. Salah satunya Papua, di mana 27,5 persen warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing Risks, Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah RI masih punya tantangan untuk menekan ketimpangan antar daerah meski disebut telah cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan sejak Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi telah berhasil memangkas angka kemiskinan. Di sisi lain, angka kemiskinan di 6 provinsi justru meningkat.

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal secara signifikan. Ini terlihat dari Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 27,5 persen. Berbanding terbalik dengan Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,5 persen.

Jika mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari September 2018, dan berkurang 0,41 persen poin secara Year on Year (Yoy) terhadap Maret 2018.

BPS juga melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan terpangkas 0,80 juta orang dari Maret 2018.

Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Begitu juga prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan, yang turun dari 13,10 persen pada September 2018 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Presiden Jokowi Target Kemiskinan di 2020 Capai 8,5 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2019. "Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020," ujar dia.

Presiden Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.

"Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020," ucap dia.

(mdk/bim)