Prabowo Percepat Swasembada Pangan di 2027, Menko Pangan: Swasembada Itu Ruwet, tapi Kita Bisa Atasi
Meski begitu, Zulhas mengakui bahwa menuju swasembada pangan sangat ruwet yang ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab di panggil Zulhas menjelaskan bahwa pada awalnya Presiden Prabowo Subianto menginginkan swasembada pangan tercapai pada 2029. Namun dalam forum APEC dan G20, disampaikan bahwa swasembada pangan akan terealisasi pada tahun 2027.
"Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan tahun 2029, belum kerja kita sudah maju jadi 2028. Begitu di APEC dan G20 kita akan swasembada pangan tahun 2027," kata Zulhas dalam acara Estapet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (3/12).
- Wujudkan Mimpi Prabowo: Mentan Yakin Bisa Swasembada Pangan, Begini Terobosannya
- Momen Prabowo Membungkuk di Depan Jenderal Sepuh Try Sutrisno, Fokus pada Lencana yang Dipakai
- Prabowo Keras Tanggapi Tuduhan Menang Pilpres Pakai Beras Bansos
- Prabowo Beri Sinyal Kursi Menteri PAN Lebih Banyak dari yang Diharapkan: Zulifki Hasan Mungkin Bakal Kaget
Meski begitu, Zulhas mengakui bahwa menuju swasembada pangan sangat ruwet yang ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.
"Tapi menurut saya menuju swasembada (pangan) itu ruwet. Enggak tau makanya Pak Prabowo bikin menko pangan. barangkali. Inilah yang seharusnya bisa kita selesaikan dan bisa kita atasi," aku Zulhas.
Meskipun terasa rumit, Zulhas optimis swasembada pangan akan tercapai karena dukungan Presiden Prabowo Subianto yang terus menggalakan ini.
"Karena saya punya sandaran yg kokoh presiden, karena presiden ini selalu ngomongnya swasembada. Kalau presiden dukung biasanya apa saja bisa kita selesaikan," jelasnya.
Zulhas menyebut target tersebut mustahil tercapai jika presidennya bekerja setengah-setengah. Ia menjelaskan Pak Prabowo selalu menekankan pentingnya swasembada.
"Yang tidak bisa itu kalau presidennya separuh separuh, ini Pak Prabowo di mana mana menyampaikan swasembada swasembada jadi saya punya backup yg kuat bpk presiden. Dan saya kira kita bisa menyelesaikan soal ini dan saya yakin bisa," Zulhas mengakhiri.
Siapkan Penyuluh Pertanian
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, akan menyiapkan penyuluh pertanian di setiap desa di Indonesia, demi mencapai target swasembada pangan tahun 2027.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan saat ini Indonesia memiliki sekitar 37.000 hingga 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah. Ke depan, setiap desa akan memiliki satu penyuluh pertanian untuk memastikan petani mendapatkan bimbingan langsung dalam mengelola hasil pertanian mereka.
"Baru saja disepakati, bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat. Nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Ratas Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Menko Pangan mengatakan, penyuluhan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan pupuk yang tepat, pemilihan bibit yang berkualitas, hingga cara-cara efisien dalam mengelola tanaman.
"Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan, ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain. Juga hortikultura," ujarnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan mengatur dan mengelola distribusi penyuluh pertanian melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Petani kita harus diajari. Cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya. Jadi penyuluhan sudah sepakat tadi. Nanti akan ditanggani oleh pusat, CQ Kementerian Pertanian," ujar Zulhas.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu yang relatif singkat.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, yang sebelumnya dijadwalkan pada 2028, namun kini dipercepat menjadi 2027, sebagaimana disampaikan Presiden dalam forum-forum internasional seperti MPR, APEC, dan G20.
"Ya semua semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden di depan MPR, di depan APEC, di depan G20. Yang tadinya 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi 2027. Jadi waktu kita pendek sekali," pungkasnya.