Presiden Hyundai ASEAN: Seharusnya Pejabat Indonesia Pakai Mobil Listrik Duluan
Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
Genjot Penjualan, Hyundai Minta Pejabat Indonesia Gunakan Mobil Listrik
Presiden Hyundai Motor Asia Tenggara (ASEAN), Lee Young Tack berharap para pejabat Indonesia menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional.
Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
"Seharusnya pejabat Pemerintah Indonesia pakai mobil listrik duluan," ungkap Lee kepada awak media di Pabrik PT Hyundai Motor Manufakturing Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (11/7).
- Khawatir Regulasi Mobil Listrik Berubah, Hyundai Minta Dua Hal Ini ke Presiden Jokowi
- Kejutan, Hyundai Indonesia Pertimbangkan Produksi Mobil MPV Listrik 7-Seaters
- Mobil Listrik Terbaik di Dunia Meluncur Siang Ini di GIIAS 2023
- Daftar 10 Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Januari-Juni 2023, No 4 Bikin Kaget!
Lee juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan rencana pembatasan kendaraan berbasis BBM. Dia menilai program tersebut akan berdampak baik bagi penjualan kendaraan listrik di Tanah Air.
"(Mengurangi mobil berbasis BBM) itu bagus. Jadi, seharusnya Indonesia memang memberikan subsidi atau pejabat Pemerintah Indonesia pakai mobil listrik duluan," pungkasnya.
Sri Mulyani Anggarkan Rp1 Miliar untuk PNS Beli Mobil Listrik
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran untuk pengadaan mobil listrik dan motor listrik sebagai kendaraan dinas di kalangan pemerintahan dan PNS pada 2024 mendatang. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Dalam regulasi tersebut, Sri Mulyani mengalokasikan Rp966 juta untuk mobil listrik bagi setiap pejabat eselon I. Sementara untuk mobil listrik bagi pejabat eselon II dialokasikan Rp746 juta.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional kantor, dengan budget Rp430 juta dan pengadaan motor listrik senilai Rp28 juta