Primus minta Rp 20 M pemangkasan anggaran BUMN untuk staf ahli DPR
"Kalau Anda (Menkeu) bisa melakukan hal itu, Anda jadi pahlawan kami semua," ucap Primus.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Primus Yustisio, meminta dan Rp 20 miliar kepada pemerintah dari alokasi pemangkasan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana Rp 20 miliar ini diminta dialokasikan untuk anggaran tenaga ahli DPR.
Sementara itu, anggota dari fraksi PAN ini meminta pemangkasan anggaran Kementerian BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 bisa mencapai Rp 185 miliar.
Dalam RAPBNP 2016, pemotongan anggaran Kementerian BUMN diusulkan sebesar Rp 95,007 miliar. Dengan demikian, anggaran Kementerian BUMN yang semula sebesar Rp 345 miliar dalam APBN 2016 dipangkas menjadi hanya Rp 249,9 miliar.
"Rp 20 miliar diberikan kepada tenaga ahli fraksi. Kalau Anda (Menkeu) bisa melakukan hal itu, Anda jadi pahlawan kami semua," ucap Primus di Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Primus menilai, pemotongan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 95 miliar masih terbilang kecil. Penilaian Primus berpatokan pada penyerapan anggaran Kementerian BUMN selama kuartal I-2016 baru 15 persen atau Rp 50,67 miliar dari total pagu dalam APBN 2016 sebesar Rp 345 miliar.
Hal ini menjadi alasan Primus meminta pemangkasan anggaran Kementerian BUMN ditingkatkan menjadi Rp 185 miliar dalam RAPBN Perubahan 2016.
"Pemotongan Rp 95 miliar terlalu kecil, harusnya Rp 185 miliar, cukup kasih sekretariat, toh mereka punya partner BUMN yang mereka bina. Anggaran dipotong lebih 50 persen. Mereka tidak bekerja cukup cakap, ini jadi perhatian khusus," ucap Primus.
Baca juga:
Anggaran dipangkas, renovasi gedung kementerian BUMN ditunda
Suntikan modal PLN membengkak, menkeu pastikan tak pakai kas negara
Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016
Kemenkeu usul besaran ICP USD 40 per barel dalam asumsi RAPBN-P 2016
Fakta di balik niat Pemerintah Jokowi sunat subsidi Solar dan elpiji
Subsidi dipangkas, Menteri Sudirman pastikan harga Solar tak naik
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).