Program Seperti Tapera Sudah Dijalankan di China, Hasilnya Masyarakat Tak Terbantu

Publik kembali dibuat terkejut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan tersebut gaji pekerja swasta dan mandiri turut dipotong sebagai simpanan Tapera.

Sejatinya, program Tapera dimulai pada tahun 2014 melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan.

Namun, tak kunjung disahkan menjadi Undang-Undang karena DPR dan pemerintah tidak menemukan kesepakatan teknis program ini.

Hingga di tahun 2016, RUU ini akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Program Tapera diklaim sebagai upaya menyelesaikan permasalahan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hanya saja publik apatis terhadap pengelolaan dana yang ditaksir mencapai triliunan rupiah per tahun.

Program hampir serupa dengan Tapera, juga dijalankan di China. Negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu memiliki program tabungan wajib yang dirancang khusus untuk perumahan.

Sistem ini, yang dikenal sebagai Dana Penyedia Perumahan (Housing Provident Fund,HPF).

Cara kerja HPF hampir sama dengan Tapera, yaitu mengharuskan karyawan dan pemberi kerja untuk menyumbangkan persentase tertentu dari gaji karyawan ke dana tersebut.

Akumulasi tabungan kemudian dapat digunakan untuk membeli rumah, membangun rumah baru, atau untuk renovasi rumah.

HPF bertujuan untuk mempromosikan kepemilikan rumah dan memastikan bahwa warga memiliki akses terhadap perumahan yang layak.

Dalam implementasinya, masyarakat China tidak cukup terbantu dengan program HPF ini.

Melansir Global Times, beberapa kota di China bahkan telah mengurangi rasio pembayaran dan menurunkan suku bunga hipotek bagi pembeli rumah.

Para pengamat mengatakan, langkah-langkah aktif yang diterapkan oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk menurunkan rasio uang muka dan tingkat hipotek, dan langkah-langkah ini akan semakin mengaktifkan transaksi perumahan secara nasional pada kuartal kedua.

Pada hari Rabu, beberapa departemen pemerintah di Provinsi Hubei China Tengah, termasuk Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, berjanji untuk menopang perkembangan pasar real estate yang stabil dan sehat.

Langkah-langkah yang diumumkan tersebut mencakup pelonggaran batas pembelian rumah dan penambahan dukungan keuangan ke pasar real estate lokal, menurut pemberitahuan di akun resmi WeChat dari Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Hubei.