PT PII Beri Jaminan 21 Proyek KPBU Senilai Lebih Rp200 Triliun
PT PII juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga Keuangan Internasional yaitu kepada PT ITDC untuk Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan hydropower program.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII tercatat telah approved for guarantee atau menjamin 21 proyek KPBU dari 6 sektor hingga kuartal akhir di 2019 ini. PT PII merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat sebagai Penyediaan Penjaminan Pemerintah Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Keenam sektor tersebut yaitu 12 proyek sektor jalan yaitu 11 jalan tol (Batang – Semarang, Balikpapan – Samarinda, Pandaan – Malang, Manado – Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang – Panimbang, Probolinggo – Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan, Semarang - Demak), dan 1 jalan non-tol (Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan),
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
Plt. Direktur Utama PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan proyek lain yaitu 4 proyek sektor telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi) serta 1 proyek sektor ketenagalistrikan (PLTU Batang).
"Selain itu ada 3 proyek sektor air minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat) dan 1 Proyek Transportasi/Perkeretaapian (Kereta Api Makassar – Parepare). Serta penjaminan kepada 2 proyek Non-KPBU yaitu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek Hydropower Program PT PLN (Persero) dengan total nilai seluruh investasi melebih Rp200 triliun," ucap Sutopo dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (21/11).
Menurutnya, PT PII juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga Keuangan Internasional yaitu kepada PT ITDC untuk Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan hydropower program, serta berperan dalam membantu penyiapan dan pendampingan transaksi (Project Development Facility) 5 proyek infrastruktur skema KPBU pada sektor Kesehatan, Jalan dan Transportasi.
Dalam hal pengelolaan keuangan, PT PII juga menyabet juara 3 Laporan Keuangan Terbaik 2018 untuk kategori BUMN Keuangan Non-Listed dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2018 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.
"Tahun ini untuk pertama kali PT PII meraih penghargaan Annual Report Award. Raihan ini merupakan bentuk komitmen PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan atas pelaksanaan prinsip transparansi dan Good Corporate Governance mendukung dalam mendukung pencapaian misi PT PII secara berkelanjutan," jelas Sutopo.
Peran Kementerian Keuangan
Dia mengatakan, peran dan dukungan penuh Kementerian Keuangan RI selama ini kepada PT PII melalui berbagai dukungan kapasitas, regulasi dan kebijakan memberikan dorongan untuk kinerja dan penerapan GCG PT PII yang berkelanjutan yang dituangkan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT PII.
Annual Report Award merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2002 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan GCG di sektor dunia usaha. Dengan mengangkat tema 'Keakuratan Informasi untuk Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dengan Memenangkan dukungan Stakeholders', Annual Report Award 2018 diikuti oleh lebih dari 230 perusahaan dari 11 kategori.
(mdk/idr)