PUPR Kebut Pembangunan 3 PLBN Rp1,03 T Jaga Ekonomi Warga Perbatasan Saat Covid-19
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni di Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni di Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua. Langkah yang menelan biaya Rp1,03 triliun ini demi mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat pandemi COVID-19.
"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengharapkan dukungan WMO dan BMKG untuk meningkatkan kinerja meteorologi di Indonesia? Sehingga, melalui kerja sama dalam peningkatan early warning systems, Kementerian PUPR berharap WMO dan BMKG akan memperkuat kinerja meteorologi Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
Dia menjelaskan pembangunan PLBN meliputi sarana dan prasarana zona penunjang seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba. Sehingga terselesaikannya pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta memudahkan sektor UMKM untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.
Di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung - Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 Km untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.
Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp210 miliar.
Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Soekarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.
Selanjutnya, PLBN Motaain di NTT setelah menyelesaikan pembangunan tahap I pada 2016, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pada Zona Penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga. Anggaran pembangunannya sebesar Rp229 miliar dengan masa pelaksanaan 2016-2019.
Saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektar dengan luas bangunan 5.194 m2.
"Pengembangan zona penunjang pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan Zona Inti PLBN yang telah selesai dibangun pada periode 2015-2016," imbuh Menteri Basuki.
Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, juga dilakukan peningkatan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 Km atau dikenal dengan Ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin). Jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.
PLBN Skouw Papua Telan Rp375,5 Miliar
Sedangkan, untuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan di Papua dilakukan melalui pengembangan Zona Penunjang PLBN Skouw sejak 2017 dan seluruh progres fisiknya telah selesai 100 persen. Pembangunannya berada di atas lahan seluas 12,20 hektar dengan total luas bangunan 9.921 m2, meliputi rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/POLRI.
Pada Zona Penunjang PLBN Skouw juga dibangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Untuk desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios.
Sementara itu, upaya memenuhi kebutuhan pokok dan distribusi logistik di kawasan perbatasan Papua juga telah diselesaikan Jembatan Youtefa sehingga mempercepat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw. Kini Jayapura-Skouw yang berjarak 46 km dapat ditempuh hanya dengan waktu sekitar 60 menit sedangkan jarak PLBN Skouw dari Bandara Sentani, Jayapura sekitar 82 km.
"Total biaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung PLBN Skouw sebesar Rp246,5 miliar untuk tahap II dan Rp129 miliar tahap III," jelasnya.
(mdk/bim)